Presiden Jokowi: Jangan Muncul Lagi Program Yang Tidak Jelas Pada Anggaran 2016

Presiden Jokowi memberikan arahan pada acara penyerahan DIPA 2016, di Istana Negara, Jakarta, Senin (14/12)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada para menteri, kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian untuk mengecek satu per satu anggaran di lembaga masing-masing. “Satu persatu cek. Mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang menghamburkan, mana yang memboroskan, hilangkan. Pastikan kalau memang anggaran itu memang bermanfaat,” kata Presiden Jokowi saat menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2016 kepada para menteri, kepala Lembaga, Gubernur, Bupati, dan Walikota, di Istana Negara, Jakarta, Senin (14/12) pagi.

Presiden mengingatkan kepada para menteri, kepala lembaga, gubernur, bupati, dan walikota bahwa mereka harus tahu dan paham betul kemana alokasi anggaran itu dikeluarkan, karena ini ada uang rakyat dan menjadi tanggung jawab kita semuanya.

“Saya juga meminta para menteri, kepala lembaga, baik gubernur, bupati, walikota, bahwa anggaran yang dikeluarkan harus tepat sasaran. Harus tepat sasaran dan berdampak pada rakyat,” tegas Presiden Jokowi seraya meminta mereka agar melakukan pengecekan satu per satu, detil program kegiatan dalam rencana, kegiatan dan anggaran kementerian/lembaga, Rencana Kegiatan Anggaran (RAK) Kementerian/Lembaga ( K/L).

Presiden Jokowi menekankan, agar jangan muncul lagi jenis program kegiatan yang tidak jelas. “Sekali lagi saya ulang, jangan muncul lagi jenis program-program yang tidak jelas, yang tidak konkret atau kalimatnya bersayap, dengan kalimat yang absurd,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi menunjuk contoh yang dilakukan oleh Menteri Kelautan dan Perikan Susi Pudjiastuti yang menghapuskan kaliman-kalimat tidak jelas dalam program kementerian, seperti pemberdayaan nelayan dengan kalimat langsung  beli kapal, beli jaring, beli benih, yang tampak lebih jelas.

“Saya sampaikan kepada kementerian dan lembaga, gubernur, walikota, bupati harus jelas. Kalau ‘pemberdayaan’, ‘peningkatan’, ‘kualitas’, yang jelas sajalah. Kalau petani yang jelas, beli benih padi, beli bibit holtikultura, sudah jelas itu jelas. Uangnya kan keluar untuk siapa kan jelas,” tutur Presiden Jokowi.

Menurut Presiden, pola-pola lama harus betul-betul pangkas, semuanya dalam anggaran itu harus jelas.

Dengan cara itu kita akan bisa menggunakan uang rakyat lebih optimal, lebih konkret, lebih terukur, dan lebih tepat sasaran.

Presiden meyakini, kalau kata-kata tepat, penggunaannya juga akan lebih optimal, lebih terukur, lebih tepat sasaran. “Jangan menggunakan kata-kata yang tadi saya sampaikan. Jika anggaran setiap kementerian lembaga dirumuskan dengan lebih jelas dan lebih konkret, maka hal itu penting juga membantu para menteri, kepala lembaga non kementerian, gubernur, bupati dan walikota lebih mudah mengendalikan serta memonitor di kementerian dan lembaga masing-masing,” terangnya.

Selain itu, lanjut Presiden, rakyat juga menjadi semakin tahu, karena jelas semakin tahu dan semakin mudah bisa menangkap program yang sedang dikerjakan oleh pemerintah.

“Peningkatan kualitas sekolah apa? Jelas saja sudah, bangun kelas berapa meter persegi, jelas, hitungannya juga jelas per meter dihitung jelas dikalikan per meter perseginya jelas. Jangan lari kemana-mana, peningkatan kualitas sekolah. Apa ini, rakyat menangkapnya juga apa ini. Harus semuanya harus jelas sekarang ini harus jelas,” tegas Presiden Jokowi seraya meminta agar perkaliannya juga akan jelas. Kalau bangun kelas misalnya 7×10 berarti 70 meter persegi, kalau untuk membangun kelas itu berapa sih, apa dua juta ya tinggal dikalikan jelas angka-angkanya, sehing akan semakin jelas.

Jangan Bentuk Tim

Dalam kesempatan itu Presiden Jokowi juga menyinggung soal besarnya dana APBN yang dikelola oleh daerah. Presiden meminta kepada kepala daerah agar sungguh-sungguh memastikan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dapat berjalan sesegera mungkin sejak awal tahun anggaran.

“Saya ulang lagi, kawal pelaksanaan kegiatan agar dimulai sejak awal tahun agar perekonomian di daerah bisa bergerak lebih cepat. Tingkatkan kualitas belanja daerah dan menjaga transparansi keterbukaan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah ,dan pastikan alokasi anggaran benar-benar dimanfaatkan untuk program dan kegiatan yang memiliki nilai tambah yang besar bagi masyarakat,” pinta Presiden Jokowi.

Presiden juga meminta agar daerah memberikan  porsi yang lebih besar pada belanja yang produktif, seperti belanja modal, belanja infrastruktur.  “Harus jelas dan pasti bermanfaat, lakukan efisiensi terhadap belanja –belanja operasional seperti belanja barang dan belanja pegawai,” ujarnya.

Presiden juga menegaskan, jangan sampai kita ini membentuk tim-tim sampai ratusan ribuan tim. Ia mengingatkan, sekarang sudah ada tunjangan kinerja. “Mestinya yang namanya memang tim-tim itu sudah, setiap kegiatan dibentuk tim ini-tim itu  menurut saya ini menghamburkan uang yang tidak jelas mau kemana,” tuturnya.

Terkait dengan APBD, Presiden Jokowi juga meminta agar  dapat disahkan tepat waktu sehingga pelaksanaan kegiatan di daerah yang bersumber dari ABPD dapat segera berjalan. “Lakukan percepatan deregulasi, debirokratisasi di daerah, pangkas semua kendala administratif yang prosedural dan birokrasi yang berbelit-belit,” pinta Presiden Jokowi.

Acara penyerahan DIPA 2016 itu dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, para Menko, para pimpinan lembaga negara, para menteri Kabinet Kerja, para gubernur, bupati, dan walikota. (FID/RAH/OJI/ES)