Presiden Jokowi Kembali Minta Para Menteri dan Kepala Lembaga Hapus Aturan Yang Rumit
Presiden Jokowi didamping Wapres Jusuf Kalla memimpin sidang kabinet paripurna, di Gedung Utama Kemensetneg, Jakarta, Kamis (7/4) pagi. (Foto: JAY/Humas)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengingatkan para menteri kabinet kerja mengenai tiga hal yang sudah berulang-ulang disampaikannya. Ketiga hal itu adalah masalah yang berkaitan dengan deregulasi, masalah yang berkaitan dengan infrastruktur, dan yang berkaitan dengan sumber daya manusia (SDM).
Terkait dengan masalah deregulasi, Presiden Jokowi mengatakan aturan regulasi yang terlalu banyak harus disederhanakan, harus disimpelkan. Presiden meminta semua kementerian harus bergerak di sini, aturan-aturan yang rumit, bertele-tele, segera dihapuskan.
Presiden menegaskan, perintah untuk menyederhanakan deregulasi itu sidah disampaikannya tidak sekali, dua kali, tiga kali, empat kali. Namun Presiden akan mengulanginya lagi, termasuk yang berkaitan dengan Peraturan Daerah (Perda).
Sekali lagi pangkas regulasi yang menghambat kecepatan kita dalam memutuskan, pangkas regulasi yang menghambat kecepatan kita dalam bertindak. Inilah yang akan memberikan dorongan kita dalam berkompetisi dengan negara-negara yang lain, tegas Presiden Jokowi dalam sidang kabinet paripurna yang kali ini digelar di Gedung Utama Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Jakarta, Kamis (11/4) pagi.
Tidak Dibagi
Yang kedua, yang berkaitan dengan infrastruktur. Presiden Jokowi kembali mengingatkan sudah berkali-kali ia menegaskan, belanja modal yang berkaitan dengan infrastruktur, fokuskan.
Ada yang sudah berulang-ulang kali saya sampaikan. Jangan lagi kita terjebak pada money follow function. Semuanya dibagi pada organisasi-organisasi yang ada di kementerian, yang ada di lembaga, yang ada bagi, bagi, bagi, bagi rata. Ndak. Kita harus fokus, jelas, prioritas juga harus jelas, tegas Presiden.
Menurut Presiden Jokowi, infrastruktur merupakan kunci dalam menekan biaya logistik, memberikan daya saing, dan juga akan mempersatukan, baik antar kota, antar kabupaten, antar propinsi, antar pulau.
Adapun yang ketiga, Presiden Jokowi menyampaikan yang berkaitan dengan Sumber Daya Manusia (SDM). Presiden mengingatkan, kecepatan dalam menangani masalah SDM ini juga akan memberikan percepatan dalam pembangunan.
Karena itu, Presiden meminta agar kerjasama antara Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) , Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi (Kemristek Dikti) dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin), dan yang lain-lainnya segera harus diputuskan sehingga langsung bisa action di lapangannya.
Sidang kabinet paripurna itu dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, para Menko, Mensesneg Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Kepala Staf Presiden Teten Masduki. (DND/FID/JAY/ES)
