Presiden Jokowi Minta K/L Fokus Selesaikan Belanja APBN 2021
Presiden Jokowi saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna, Rabu (17/11/2021), di Kantor Presiden, Jakarta. (Foto: Humas Setkab/Agung)
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan seluruh kementerian/lembaga (K/L) untuk fokus pada penyelesaian belanja APBN Tahun 2021, dengan memprioritaskan belanja yang memberikan manfaat bagi masyarakat dan pemulihan ekonomi.
Hal tersebut disampaikan Presiden saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna (SKP), di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (17/11/2021) sore.
“Untuk pelaksanaan akhir tahun ini, Bapak Presiden meminta seluruh kementerian/lembaga untuk fokus pada penyelesaian APBN, terutama belanja-belanja yang bisa memberikan manfaat bagi masyarakat dan pemulihan ekonomi,” ujar Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, dalam keterangan pers usai menghadiri SKP.
Belanja yang dimaksud antara lain untuk program perlindungan sosial, bantuan UMKM dan dunia usaha, serta belanja di sektor kesehatan terutama untuk penanganan COVID-19.
“Untuk penanganan pasien kita sudah melihat ada 713,9 ribu pasien, di mana klaimnya nanti akan dibayar oleh negara. Kita juga tetap memberikan insentif kepada tenaga kesehatan 1,26 juta tenaga kesehatan di pusat dan juga yang ada di daerah melalui APBD,” papar Menkeu.
Di bidang perlindungan sosial, ujar Sri Mulyani, selain melanjutkan program yang selama ini sudah dilakukan seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Bantuan Sosial Tunai, dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa, pemerintah juga akan fokus kepada penanggulangan kemiskinan ekstrem.
“Kita juga akan terus mendukung dengan program-program dukungan lain, termasuk meng-address isu kemiskinan ekstrem yang memang perlu untuk diperhatikan. Dalam hal ini nanti Bapak Presiden akan membuat Sidang Kabinet tersendiri mengenai hal itu,” ujarnya.
Selain itu, imbuh Menkeu, anggaran juga akan dipergunakan untuk mendukung program-program prioritas. Salah satunya, dukungan untuk sektor pariwisata yang telah diputuskan dalam Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN).
“Ada anggaran untuk pariwisata, yaitu bantuan kepada para pelaku di bidang pariwisata dengan bantuan produktif atau bantuan tunai sebesar Rp600 ribu untuk tiga kali pembayaran. Ini nanti mengenai targetnya siapa yang akan mendapatkan, kriterianya, dan lokasi dari penerima akan ditetapkan oleh Menteri Parekraf,” ujarnya.
Pemerintah berharap bantuan yang akan dieksekusi pada akhir bulan ini atau awal bulan depan ini dapat membantu sektor pariwisata yang mengalami pukulan sangat dalam akibat pandemi.
Lebih lanjut Menkeu menerangkan, pada tahun ini pemerintah juga akan menyelesaikan pembiayaan investasi terutama bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mendapatkan penugasan pemerintah untuk menyelesaikan proyek-proyek strategis nasional dan infrastruktur yang fundamental atau penting.
Menutup keterangan persnya, Sri Mulyani menegaskan bahwa pemerintah dan Bank Indonesia (BI) akan tetap bersinergi mengawal pemulihan ekonomi nasional baik untuk tahun ini maupun tahun mendatang.
“Kerja sama dengan BI ini telah menyebabkan burden atau beban dari pemerintah secara fiskal mengalami keringanan atau penurunan dengan penghematan bunga utang hingga Rp29 triliun per tahunnya. Ini karena adanya SKB dari Bank Indonesia dengan Kementerian Keuangan untuk bisa mendukung program-program yang berhubungan dengan COVID-19,” tandasnya. (TGH/UN)
