Presiden Jokowi Minta Kapolri Bertindak Tegas Terhadap Upaya Delegitimasi KPU
Presiden Jokowi melantik Letjen Doni Monardo sebagai Kepala BNPB, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (9/1) pagi. (Foto: Rahmat/Humas)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, bahwa aparat tidak boleh membiarkan kegiatan-kegiatan yang ingin melemahkan, mendelegitimasi KPU (Komisi Pemilihan Umum), karena apapun, KPU adalah penyelenggara pemilu, penyelenggara pilkada, penyelenggara pilpres, penyelenggara pilihan legislatif, yang semua harus mendukungnya.
Jadi kalau ada orang-orang, ada pihak-pihak yang ingin melemahkan, mendelegitimasi itu saya sudah sampaikan ke Kapolri untuk tegas, kata Presiden Jokowi kepada wartawan usai melantik Letjen TNI Doni Monardo sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), di Istana Negara, Jakarta, Rabu (9/1) pagi.
Sebelumnya Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menengarai adanya upaya-upaya penggiringan secara sistematis menuju kepada arah dimana publik digiring menuju arah tidak percaya kepada penyelenggara pemilu.
Moeldoko menunjuk penyebaran berita-berita bohong atau hoaks yang menurutnya dilakukan secara sistematis, tidak secara sporadis, dengan arah yang sudah jelas.
Ia mengingatkan, bahwa demokrasi tidak boleh diciderai oleh siapapun karena semua menginginkan bahwa demokrasi dari waktu ke waktu semakin sehat, semakin baik. Untuk itu, Moeldoko meminta semuanya harus bermain pada rule yang benar.
Saya ingatkan jangan main-main. Tapi kalau masih main-main saya juga punya mainan, tegas Moeldoko.
Saat ditanya apa permainannya, Moeldoko mengatakan tidak perlu tahu. Tapi Moeldoko mengaku mainan tersebut siap dikeluarkan.
Intinya, lanjut Moeldoko, pemerintah punya instrumen, pemerintah bisa menggunakan instrumen itu dengan tepat dan proporsional.
Untuk itu, Kepala Staf Kepresidenan sungguh berharap semuanya menuju ke sebuah demokrasi yang tertata dengan baik, jangan diciderai, jangan diteror demokrasi yang terteror dan seterusnya. (DND/RAH/ES)
