Presiden Jokowi Minta Kepala Daerah Kendalikan Inflasi, Terutama Harga Bahan Pokok

Oleh Humas
Dipublikasikan pada 26 November 2015
Kategori: Berita
Dibaca: 27.923 Kali
Presiden Jokowi berbincang dengan peserta Munas V APPSI, di Hotel Clarion, Makssar, Sulsel, Rabu (25/11) malam

Presiden Jokowi berbincang dengan peserta Munas V APPSI, di Hotel Clarion, Makssar, Sulsel, Rabu (25/11) malam (Foto: Humas/Oji0

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, ada lima tolok ukur hal-hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah, baik pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan pemerintah kota, serta pemerintah pusat. Presiden menegaskan, kita boleh bekerja dari pagi sampai pagi, dari pagi sampai pagi, tapi kalau lima hal ini tidak bisa kita kejar, percuma kerja keras kita itu.

“Yang pertama adalah, pertumbuhan ekonomi. Yang kedua adalah, tingkat pengangguran. Yang ketiga adalah, angka kemiskinan. Yang keempat adalah, inflasi. Yang kelima adalah, gini rasio atau masalah kesenjangan,” kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada Musyawarah Nasional (Munas) V Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Tahun 2015, yang diselenggarakan di Hotel Grand Clarion, Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (25/11) malam.

Menurut Presiden Jokowi, pertumbuhan ekonomi kita di kuartal III ini berada pada posisi 4,73%, tingkat pengangguran bisa dilihat 6 koma, angka kemiskinan 11 koma, inflasi sampai Oktober ini 2,16%, gini rasio juga pada angka yang perlu perhatian khusus 0,41.

Presiden memperkirakan, pertumbuhan ekonomi sepanjang 2015 ini akan berada pada kisaran angka 4,7-4, 4,8-4,9. Tetap inflasinya kalau tahun lalu kira-kira 8 lebih sedikit (8,5), inflasi tahun ini insya Allah berada pada posisi di bawah 4.

“Artinya apa? Masih ada keuntungan  beda antara inflasinya dan pertumbuhan ekonominya. Percuma kita punya pertumbuhan ekonomi 5 misalnya, tetapi inflasinya 8, berarti malah ada -3 di situ,” terang Presiden seraya meminta para Gubernur agar berhati-hati dengan inflasi itu.

Dikatakan Presiden Jokowi, kita punya pertumbuhan ekonomi tinggi tetapi inflasinya lebih tinggi tidak ada artinya.

Jadi, lanjut Presiden Jokowi, pegangannya indikator-indikator tadi, yaitu: pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, angka kemiskinan, inflasi, dan gini rasio.

Kendalikan Harga

Presiden Jokowi menegaskan, daerah sangat mempengaruhi sekali. Begitu daerah ada pertumbuhan ekonomi yang baik, nasional pasti juga ada pertumbuhan ekonomi yang baik. Begitu daerah bisa mengendalikan inflasi, nasional juga inflasinya juga akan baik, karena di daerah ada TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah).

Presiden mengaku kaget karena angka-angka pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan memang sangat tinggi sekali, 7 persen. Yang Kalimantan berada pada posisi yang cukup tapi kalau dibanding yang dulu memang jauh, karena harga komoditas sekarang semuanya turun, karet turun, batubara turun, kelapa sawit turun, CPO turun, semuanya turun.

Jadi angka-angka itu, disebut Presiden Jokowi bukan sesuatu yang mengagetkan. Sulawesi Selatan tadi angkanya 7, nasional 4,7. Artinya memang Sulawesi Selatan lebih tinggi dari nasional.

“Tetapi juga tolong dilihat inflasinya. Kendalikan, terutama hal-hal yang berkaitan dengan harga-harga bahan pokok. Stabilitas itu bisa dilihat dari inflasi,” pinta Presiden Jokowi seraya mengatakan, ada yang teriak-teriak, harga naik Pak, harga sekarang semuanya mahal, inflasinya separuhnya dari tahun yang lalu.

Namun Presiden meyakini, inflasi akan berada di kisaran 3,6% – 3,8%. Mungkin bisa lebih karena ini masih satu bulan di Desember, biasanya inflasinya agak tinggi, tapi insya Allah di bawah empat. “Artinya apa? Pengendalian harga-harga di daerah kabupaten/kota/provinsi, nasional bisa dikendalikan dengan baik,” ujarnya.

Untuk itu, Presiden Jokowi  berharap seluruh Gubernur/Bupati/Walikota terus tahun depan tekan lagi angka inflasi agar bisa di bawah 3. Tahun depannya agar bisa di bawah 2. “Terus akan kita lakukan itu terus. Karena rata-rata kalau di Eropa, di negara-negara maju biasanya masih di bawah 2,” tuturnya.

Tampak hadir dalam acara tersebut antara lain Wakil Ketua MPR Osman Sapta, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, dan Menteri Sekretaris Negara Praktikno. (UN/OJI/ES)

Berita Terbaru