Presiden Jokowi Minta NTB Tetap Jadi Daerah Penghasil Utama Beras di Indonesia
Gubernur NTB Zainul Majdi (berpeci) menghadiri Rapat Terbatas yang dipimpin oleh Presiden Jokowi, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (21/2) sore. (Foto: Humas/Deni)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, Nusa Tenggara Barat (NTB) adalah salah satu provinsi yang tumbuh sangat pesat dalam tiga tahun terakhir ini, dan dalam tiga tahun berturut-turut perekonomian NTB tumbuh lebih tinggi dari perekonomian nasional kita.
Jadi pada 2015 (tumbuh) 9,2%, 2016 (tumbuh) 5,81%. Tetap masih diatas rata-rata nasional kita, kata Presiden Jokowi setelah mendapatkan jawaban dari Gubernur NTB Zainul Majdi, yang hadir dalam Rapat Terbatas tentang Evaluasi Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Program Prioritas di Provinsi NTB, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (21/2) sore.
Menurut Presiden, momentum pertumbuhan yang tinggi itu harus terus dijaga, harus ditingkatkan lagi, dan harus juga terus diperhatikan aspek pemerataan ekonomi, khususnya dalam meningkatkan pendapatan warga maupun menurunkan angka kemiskinan di NTB.
Berdasarkan data yang dimilikinya, menurut Presiden, pendapatan per kapita masyarakat NTB saat ini Rp 23,74 juta/tahun atau setengah dari rata-rata nasional. Begitu juga dengan penduduk miskin, meski menurun dari waktu ke waktu, namun masih di atas angka nasional.
Untuk itu, Presiden meminta kepada seluruh Kementerian dan Gubernur untuk memperhatikan beberapa hal: Pertama, secara sektoral perekonomian di NTB disokong oleh sektor pertanian, ini 24 persen, sektor pertambangan ini 15 persen, dan perdagangan dan eceran 13 persen.
Besarnya sumbangan sektor pertanian dalam menggerakkan perekonomian daerah di NTB harus terus ditingkatkan, sehingga NTB tetap bisa menjadi salah satu daerah penghasil utama beras di Indonesia, tutur Presiden, seraya meminta agar pembangunan infrastruktur pertanian, seperti bendungan, waduk dan saluran irigasi bisa terus dilanjutkan dan diprioritaskan, termasuk penyiapan sarana prasarana pertanian.
Sementara terkait dengan sektor pertambangan, Presiden Jokowi meminta agar betul-betul bisa berkontribusi pada penciptaan nilai tambah di daerah. Bukan hanya pada penyerapan tenaga kerja, tapi juga dalam menggerakkan multiplier effect, baik untuk pengembangan industri turunannya, maupun dalam menggerakkan ekonomi di sekitar wilayah tambang.
Terakhir, yang berkaitan dengan kawasan ekonomi khusus pariwisata di Mandalika, Presiden Jokowi meminta dalam ratas tersebut bisa diselesaikan berbagai hambatan yang terjadi di proyek pembangunan infrastruktur penunjangnya.
Presiden meyakini, kesiapan infrastruktur, termasuk pengembangan Bandara Internasiona Lombok, pembangunan infrastuktur air bersih dan listrik akan berdampak pada kecepatan pengembangan KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) Mandalika.
Saya juga minta agar dalam pengembangan sektor pariwisata di Kawasan Mandalika ini betul-betul memperhatikan dampaknya bagi ekonomi rakyat, terutama sektor UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah), tutur Presiden.
Rapat terbatas itu dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Menhub Budi K. Sumadi, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Wakil Menteri ESDM Archandra Tahar, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly, Menteri Agraria/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, dan Gubernur NTB Zainul Majdi. (DNA/SM/FID/DNS)
