Presiden Jokowi Minta Pemprov DKI Selesaikan Proyek Infrastruktur Massal
Presiden saat memimpin Rapat Terbatas bahas Evaluasi Pelaksanaan PSN dan Program Strategis Provinsi DKI Jakarta di Kantor Presiden, Selasa (11/7) sore. (Foto: Humas/Jay)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang sekarang maupun yang akan datang dapat terus melanjutkan penyelesaian proyek-proyek infrastuktur transportasi massal, baik berupa LRT, MRT, kereta api, serta pembangunan jalan tol, termasuk memperlancar akses ke pelabuhan Tanjung Priok.
Permintaan tersebut disampaikan Presiden Jokowi dalam Rapat Terbatas tentang Evaluasi Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Program Prioritas di Provinsi DKI Jakarta, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (11/7) sore. Menurut Presiden, saat ini DKI Jakarta memiliki beragam potensi dan berbagai permasalahan.
Persoalan utama yang dihadapi oleh DKI Jakarta seperti halnya kota-kota metropolitan dunia, menurut Presiden, adalah masalah urbanisasi, kemiskinan, ketimpangan sosial, penyediaan fasilitas umum, listrik, perumahan, air bersih, sanitasi, kemacetan dan penyediaan transportasi massal, penanganan soal limbah, sampah, dan polusi udara, dan pengendalian tata ruang.
Presiden mengingatkan bahwa dalam menyelesaikan persoalan besar ini tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta semata. “Tapi memerlukan bantuan dan keterlibatan pemerintah Pusat, memerlukan kerja sama, kekompakan dengan daerah-daerah penyangga di Ibu kota,” tegas Kepala Negara.
Diakui Presiden, ekonomi Jakarta tumbuh 6,48 persen pada tahun 2017 di triwulan pertama, lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional yang berada pada level 5,01 persen. Sementara untuk tingkat pengangguran terbuka yang pada Februari 2017 tercatat 5,36 persen ini atau turun 0,41 poin dibandingkan 2016.
Karena itu, Presiden Jokowi berharap capaian itu ditingkatkan lagi dengan terus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas sehingga bisa membuka lapangan pekerjaan yang baru serta mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja.
Rapat terbatas itu dihadiri oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menkominfo Rudiantara, Menristekdikti M. Nasir, Mensos Khofifah Indar Parawansa, Menhub Budi K. Sumadi, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menteri ESDM Ignasius Jonan, dan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat. (FID/SM/JAY/ES)
