Presiden Jokowi Minta Penanganan Polusi di Jabodetabek Berbasiskan Kesehatan
Presiden Jokowi memimpin ratas mengenai upaya peningkatan kualitas udara di Jabodetabek, Senin (28/08/2023), di Istana Merdeka, Jakarta. (Foto: Humas Setkab/Agung)
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya untuk melakukan upaya peningkatan kualitas udara di Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) dengan berbasiskan pada kesehatan. Presiden pun meminta kementerian/lembaga (K/L) terkait untuk mengambil langkah tegas dalam penanganan tersebut.
Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (28/08/2023), usai mengikuti rapat terbatas (ratas) yang dipimpin oleh Presiden Jokowi.
“Semua K/L diminta untuk tegas dalam melangkah, dalam kebijakan, dalam melangkah dan dalam operasi lapangan. Ini tentu pada konteks Kementerian LHK terkait dengan penegakan hukum terhadap sumber-sumber pencemaran, terutama dari industri, pembangkit listrik, dan lain-lain dan juga uji untuk emisi kendaraan yang harus ketat,” ujar Siti.
Siti mengungkapkan, sejumlah sumber yang berkontribusi dalam penurunan kualitas udara di Jabodetabek, antara lain, kendaraan bermotor sebesar 44 persen, pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) 34 persen, rumah tangga, pembakaran, dan lain-lain.
Menteri LHK mengatakan, pihaknya telah melakukan pengecekan terhadap sekitar 351 industri, termasuk PLTU dan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD), dan berhasil mengidentifikasi 161 sumber pencemaran yang akan diperiksa di enam stasiun pemantauan kualitas udara.
“Jadi, misalnya di yang selalu konsisten tidak sehat, seperti di Sumur Batu dan Bantar Gebang, itu kira-kira ada 120 unit usaha, kemudian di sekitar Lubang Buaya ada 10, di Tangerang ada 7, kemudian di Tangerang Selatan ada 15 entitas, di Bogor ada 10. Yang sudah dilakukan kemarin sampai dengan tanggal 24 dan sudah dikenakan sanksi administratif, yaitu 11 entitas. Kami akan melanjutkan langkah-langkah ini untuk kira-kira empat sampai lima minggu lagi deh ke depan untuk sebanyak yang tadi saya laporkan,” ujarnya.
Selain melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap sumber pencemaran serta uji emisi kendaraan, kata Menteri LHK, pemerintah juga melakukan teknik modifikasi cuaca (TMC). TMC yang salah satunya dilakukan pada tanggal Minggu (27/08/2023) ini, papar Siti, membutuhkan awan dan syarat klimatologi tertentu.
“Mulai hujan kan di Bogor jam kira-kira jam 05.33 menit ya, kita KLHK mengikuti terus perkembangan-perkembangannya. Dan, dalam record-nya KLHK, setelah hujan itu pada jam 15.30 [WIB] dari angka ISPU 97 untuk PM 2,5 itu pada jam 18.30 [WIB] angkanya drop menjadi 29. Artinya, kualitas udaranya jadi baik. Kemudian ya itu yang di Bogor, yang di Bogor Tegar Beriman, yang di Bogor Tanah Sareal, itu pada jam 16.00 [WIB] dari angka 87 itu drop angkanya menjadi angka di 13. Jadi, artinya memang seperti saya pernah bilang bahwa kalau pencemaran udara itu naik ke udara lalu berputar-putar di situ saja kan jadi susah, tapi ketika dia tercuci memang jadi baik,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah juga telah melakukan ujicoba TMC mikro menggunakan mist generator di Gedung Pertamina, Jalan Merdeka Timur dan secara mobile di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) – Gerbang Pemuda – Asia Afrika – Sudirman Thamrin, Jakarta.
“Ada lagi yang namanya tirai air. Tirai air itu sirkulasi air, tetapi perlu dipasang di teras-teras gedung-gedung besar yang menghadap ke ruang publik. Jadi kalau sirkulasi airnya terus kayak air mancur, tapi terus-terusan begitu ya, namanya pakai tirai begitu, itu juga akan memberikan uap air sebetulnya, sehingga itu juga bisa mempengaruhi,” ujar Siti.
Upaya lain yang dilakukan pemerintah adalah dengan bersama seluruh elemen masyarakat menggalakkan penanaman pohon untuk menyerap karbondioksida (CO2) dan menghasilkan oksigen (O2) sekaligus mengurangi polusi.
“Ini sesuatu yang sangat baik, jadi sekaligus kita bersama-sama seluruh elemen masyarakat, termasuk dunia usaha, pegawai pemerintah, pemerintah, kemudian masyarakat, rumah tangga, itu kita bicara cinta lingkungan. Jadi kita menanam pohon sedapat-dapatnya, nah sehingga bisa memberikan kesejukan,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Pj. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyatakan bahwa pihaknya siap untuk mendukung kebijakan peningkatan kualitas udara di Jabodetabek yang diambil pemerintah pusat.
“Seperti menyemprotkan dari gedung di lantai paling atas untuk penyemprotan water mist gitu, sehingga untuk bisa mengurangi polusi secara serentak. Tahapannya adalah saya konsentrasi dulu terhadap gedung-gedung milik pemerintah DKI, gedung balai kota, gedung kantor wali kota, dinas-dinas sambil memproses, mensosialisasikan gedung-gedung milik swasta dan pemerintah pusat maupun BUMN,” ujarnya Heru.
Selain itu, kata Heru, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga akan mempercepat transisi menuju kendaraan listrik, salah satunya bus Transjakarta.
“Tadi diminta untuk menambah tahun depan 2024, namun kami sedang hitung kemampuan dari APBD DKI. Dan, tentunya tadi saya sampaikan di dalam rapat saya juga minta kepada pemerintah daerah lainnya, di misalnya Bogor, Bekasi, Depok untuk turut serta juga membeli kendaraan listrik, artinya tidak semata-mata DKI saja,” kata Heru. (TGH/FID/UN)
