Presiden Jokowi Minta Percepatan Vaksinasi di Luar Jawa-Bali
Menko Perekonomian Airlangga dalam keterangan pers usai Ratas mengenai Evaluasi PPKM, Senin (25/10/2021) sore. (Sumber: Tangkapan Layar YouTube Sekretariat Presiden)
Dari 27 provinsi di luar Jawa-Bali, baru lima provinsi yang memiliki capaian vaksinasi dosis pertama di atas rata-rata nasional, yaitu Kepulauan Riau (Kepri), Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur (Kaltim), dan Sulawesi Utara. Oleh karena itu, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya untuk mempercepat program vaksinasi di luar Jawa-Bali.
Hal tersebut diungkapkan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga dalam keterangan pers usai menghadiri Rapat Terbatas (Ratas) yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo mengenai Evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), Senin (25/10/2021) sore.
“22 provinsi lainnya masih di bawah nasional dan ini arahannya untuk terus diakselerasi. Dan, Bapak Presiden memberi catatan khusus untuk Papua, Aceh, Sumatra Barat, dan Sulawesi Barat untuk terus ditingkatkan, karena mereka adalah salah satu yang terendah di level 24-33 persen,” ujar Airlangga.
Sedangkan untuk dosis kedua, imbuh Menko Perekonomian, baru empat provinsi yang melampaui rerata nasional. “Capaian vaksin dosis kedua di luar Jawa-Bali yang di atas nasional adalah Kepri, Kepulauan Bangka Belitung, Kaltim, dan Jambi. Sedangkan 23 provinsi lain capaiannya di bawah nasional atau rata-rata di bawah 32,67 persen,” imbuhnya.
Terkait hasil evaluasi mingguan situasi pandemi di luar Jawa-Bali, Airlangga mengungkapkan bahwa seperti pada minggu sebelumnya pada tingkat provinsi sudah tidak ada daerah dengan asesmen Level 4, sebanyak 1 provinsi berada di Level 3, 23 provinsi di Level 2, serta 3 provinsi di Level 1.
Sedangkan untuk tingkat kabupaten/kota, terdapat 2 daerah di level 4 yaitu Kabupaten Bulungan di Kalimantan Utara dan Kabupaten Tambrauw di Papua Barat. Sebanyak 11 daerah berada di Level 3, 273 daerah di Level 2, dan 100 daerah di Level 1.
“[PPKM] kita berlakukan masih sama seperti yang diberlakukan yang lalu, karena periode ini adalah evaluasi dan akan berlaku sampai dengan tanggal 8 November. Dan, khusus untuk di luar Jawa-Bali, seluruh kegiatan itu sesuai dengan Inmendagri, seluruhnya maksimal sampai dengan jam 9, tidak ada perubahan,” tandasnya.
Dalam keterangan persnya, Airlangga juga memaparkan mengenai perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia. Per 24 Oktober, tingkat kesembuhan atau recovery rate (RR) nasional mencapai 96,28 persen dan tingkat kematian atau case fatality rate (CFR) sebesar 3,38 persen. Untuk wilayah luar Jawa-Bali, Sumatra memiliki RR sebesar 95,93 persen dan CFR 3,57 persen, Nusa Tenggara RR 97,20 persen dan CFR 2,34 persen, Kalimantan RR 96,32 persen dan CFR 3,17 persen, Sulawesi RR 96,87 persen dan CFR 2,63 persen, Maluku dan Papua RR 95,93 persen dan CFR 1,76 persen.
Penyelenggaraan World Superbike Mandalika
Dalam keterangan persnya, Airlangga juga memaparkan mengenai perkembangan penanganan pandemi di Lombok jelang penyelenggaraan World Superbike (WSBK) Mandalika yang akan digelar November mendatang.
Berdasarkan asesmen situasi di lima kabupaten/kota di Lombok, empat kabupaten sudah berada di Level 1, yaitu Mataram, Lombok Utara, Lombok Timur, dan Lombok Barat sedangkan satu daerah masih berada di Level 2 yaitu Lombok Tengah.
“Lombok Tengah perlu peningkatan, terutama untuk dari segi respons. Dan, dari segi vaksinasi, [capaian] dosis pertama Lombok Tengah mendekati 70 persen (68,69 persen) dan yang terkait dengan dosis kedua sekitar 21 persen, ini yang perlu ditingkatkan,” ujar Airlangga.
Realisasi Program PEN
Selain itu, Menko Perekonomian juga memaparkan mengenai realisasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang hingga 22 Oktober sudah mencapai 58,3 persen atau sebesar Rp433,91 triliun.
Untuk Klaster Kesehatan terealisasi sebesar 54,3 persen atau Rp116,82 triliun, Klaster Perlindungan Sosial (Perlinsos) sebesar 67 persen atau Rp125,10 triliun, Klaster Program Prioritas 57,7 persen atau Rp68,07 triliun, Klaster Dukungan UMKM dan Korporasi sebesar 38,9 persen atau Rp63,20 triliun, serta Klaster Insentif Usaha sebesar 96,7 persen Rp60,73 triliun.
Untuk Klaster Perlinsos antara lain digunakan untuk Program Keluarga Harapan (PKH) dengan realisasi sebesar 73,4 persen atau Rp20,79 triliun, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa terealisasi sebesar 60,6 persen atau Rp17,45 triliun, dan Bantuan Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh (BSU) terealisasi 75,6 persen atau Rp6,65 triliun. Sedangkan untuk Kartu Sembako telah terealisasi sebesar 60,7 persen atau Rp30,27 triliun.
“Kartu Sembako ini yang perlu juga direalisasikan terkait dengan pemberian [Sembako] PPKM yang dua kali, yang rencananya di bulan Oktober dan November, ditambah lagi ada tiga program khusus untuk penanganan kemiskinan ekstrem melalui Kartu Sembako,” tandas Airlangga. (TGH/UN-HUMAS SETKAB)
