Presiden Jokowi: Negara Asia Timur Harus Perkokoh Fondasi Perdamaian di Indo-Pasifik
Presiden Jokowi sebelum mengikuti KTT Ke-17 Asia Timur di Hotel Sokha Phnom Penh, Minggu (13/11/2022). (Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev)
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa selama lima dekade terakhir, ASEAN berupaya memelihara stabilitas dan perdamaian di kawasan. Oleh sebab itu, upaya tersebut harus terus dilanjutkan.
Hal tersebut disampaikan Presiden saat berbicara pada KTT Ke-17 Asia Timur di Hotel Sokha Phnom Penh, Minggu (13/11/2022).
“Negara KTT Asia Timur harus memperkokoh fondasi perdamaian di Indo-Pasifik. Bukan justru menabur benih permusuhan apalagi menabuh genderang perang. Indo-Pasifik jangan hanya dilihat dari perspektif sempit politik keamanan, namun potensi kerja sama ekonominya,” ucapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi menyampaikan tiga usulan yang dapat diterapkan dalam hubungan KTT Asia Timur. Pertama, perkokoh semangat dan paradigma untuk kolaborasi. Negara Asia Timur harus dapat mewadahi rasa saling percaya antarnegara.
“Budaya kerja sama harus diperkuat untuk atasi berbagai tantangan di kawasan. Untuk itu saya ajak kita perkuat kerja sama konkret, sejalan dengan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific. Saya mengundang negara-negara Asia Timur untuk berpartisipasi dalam Indo-Pacific Infrastructure Forum tahun depan di Indonesia,” ujarnya.
Hal kedua, menurut Presiden, negara Asia Timur harus menghormati rules of the game dalam hubungan antarnegara. Piagam PBB dan instrumen hukum internasional seperti UNCLOS harus ditegakkan secara konsisten.
“Penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah tidak dapat ditawar atau negosiasikan,” katanya.
Hal ketiga, adalah menciptakan arsitektur kawasan yang inklusif.
“Arsitektur kawasan yang inklusif akan menjadi fondasi kuat kerja sama yang menguntungkan semua pihak. Indo-Pasifik harus menjadi kawasan yang damai, stabil, dan sejahtera,” pungkasnya.
Turut hadir mendampingi Presiden Jokowi dalam acara tersebut yaitu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno. (BPMI SETPRES/AIT/UN)
