Presiden Jokowi Optimistis 2-3 Tahun Lagi Pengalihan Subsidi BBM Akan Kelihatan Hasilnya

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai  sebagian masyarakat inginnya semua serba cepat, serba instan. Padahal, terkait program pemerintah, seperti pengalihan subsidi harga bahan bakar minyak (BBM) ke sektor produktif , yang di dalamnya merubah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan, itu juga memerlukan sebuah proses pengedukasi tidak dalam waktu yang singkat.

“Ini yang kami rasakan, padahal segala sesuatu pasti membutuhkan tahapan, segala sesuatu pasti membutuhkan proses dan waktu,” kata Preside Jokowi saat bersilaturahmi dengan tokoh masyarakat dan keluarga besar Pondok Pesantren (Ponpes) Amanatul Ummah, di kawasan Siwalan Kerto, Surabaya, Jumat (17/4) petang.

Terkait pengalihan subsidi BBM, Presiden Jokowi mengatakan, sudah berpuluh tahun kita nikmati bersama subsidi itu. Setahun kurang lebih kita harus keluar Rp 300 triliun , setiap tahun Rp 300 triliun hanya kita nikmati dibakar dan hilang. Sesuai data pemerintah, lanjut Jokowi,  subsidi BBM itu 82% yang menikmati adalah yang punya mobil.

Kepala Negara menegaskan, mestinya subsidi itu diberikan kepada yang tidak mampu, kepada yang belum sejahtera. Tetapi ini terbalik. Oleh sebab itu, lanjut Jokowi, saat pemerintah memutuskan pengalihan subsidi itu, banyak tentangan dan banyak protes.

“Tetapi itu sebuah putusan yang memang baik. Kami meyakini insya Allah dengan pengalihan subsidi itu, dalam jangka yang sedikit agak menengah,  paling tidak insya Allah dalam 2-3 tahun akan kelihatan,” papar Jokowi.

Presiden lantas menguraikan, misalnya 10 tahun itu sudah menjadi Rp  3000 triliun, lebih besar dari anggaran yang dibutuhkan untuk membangun kereta api, jalur kereta dari seluruh Indonesia, dari Aceh sampai Papua sebesar Rp 360 triliun.

“Berpuluh tahun tidak bisa kita bangun karena kita memberikan subsidi yang Rp 3000 triliun  tadi itu. Kalau hanya dihitung 10 tahun, kalau 20 tahun sudah menjadi Rp 6000 triliun. Betapa sudah kita hambur-hamburkan itu, dan kita tidak sadar inilah yang ingin kita hentikan untuk dilarikan ke sektor produksi,” terang Jokowi.

Ditambahkan Presiden, kalau untuk membangun jalan tol, uang subsidi BBM Rp 3000 triliun itu bisa untuk membangun jalan tol di Sumatera, Jawa, Sulawesi, Papua, Nusa Tenggara, karena jalan tol itu 1 km hanya kurang lebih Rp 80 miliar. Adapun kalau dibuat pelabuhan, lanjut Presiden Jokowi, rampung semua juga pelabuhan di seluruh tanah air ini.

“Inilah yang tidak kita sadari sejak dari dulu sehingga kita selalu memberikan subsidi. Belum kalau itu kita berikan subsidi itu diberikan subsidi benih atau pupuk pada petani, atau traktor kepada petani atau kapal kepada nelayan,” ujar Jokowi.

Menurut Presiden Jokowi, itulah tantangan pemerintah dalam merubah pola pikir seperti itu, baik dalam pemerintah sendiri maupun apa yang sudah dinikmati masyarakat selama ini, menikmati subsidi BBM yang tanpa disadari kita sudah kehilangan banyak sekali anggaran. “Setiap tahun hilang, setiap tahun hilang setiap tahun hilang tanpa ada bekasnya karena memang kita bakar,” tegasnya.

KIS dan KIP

Pada kesempatan itu Presiden Jokowi juga menyinggung masalah pembagian Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang sering ditanyakan kepadanya saat berkunjunjung ke sejumpah daerah.

Presiden menjelaskan, saat ia dilantik bulan Oktober tahun lalu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sudah diketok DPR-RI, sehingga pemerintahan yang dipimpinnya baru bisa merubah pada pertengahan Januari lalu. Itu pun proses administrasinya butuh waktu 2-3 bulan.

“Artinya, sebetulnya pertengahan bulan ini sampai nanti akhir bulan ini baru bisa menggunakan uang itu. Jadi memang belum ada yang kita keluarkan. Artinya, program itu baru mulai berjalan kira-kira mulai berjalan pada pertengahan April ini sampai berikut,  bulan berikutnya,” papar Jokowi.

Menurut Presiden Jokowi, ada 84 juta KIS yang akan dibagika minggu depan, dari Sabang sampai Merauke. Kemudian KIP, menurut Presiden Jokowi, ada 18 juta yang akan dibagikan kepada anak-anak sekolah.

“Jadi memang kita ini belum melakukan apa apa karena banyak yang bertanya, banyak yang  mengeluh Pak katanya mau membangun pelabuhan, mau membangun jalan tol ya memang belum semuanya. Semuanya masih dalam proses lelang, dan insya Allah nanti pada akhir bulan ini dan awal bulan depan 1 per 1 akan bisa kita mulai,” tutur Jokowi.

Presiden mengingatkan, bahwa di pemerintahan itu ada sebuah proses yang harus dilalui. Ada sebuah prosedur yang harus  d lalui, dan karena itu penggunaan uang rakyat juga harus melalui tahapan-tahapan yang harus dikerjakan.

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi menyampakan permohonan maaf apabila ada kebijakan pemerintah yang masih belum pas, sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. “Sekali lagi kami juga baru 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan dalam memegang kendali pemerintahan di negara yang kita cintai ini,” pungkasnya.

Tampak hadir dalam kesempatan itu antara lain Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin, Mensesneg Pratikno, Menpora Imam Nahrawi, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, dan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini (Risma)

(EN/Humas/ES)