Presiden Jokowi: Pembangunan Yang Merata Modal Hadapi Persaingan Global
Mengawali rangkaian kegiatannya di Seoul, Republik Korea, Presiden Joko Widodo, Minggu (15/5) malam waktu setempat bertemu dengan diaspora dan warga negara Indonesia yang ada di negeri ginseng tersebut.
Dalam pertemuan yang berlangsung di Crystal Ballroom, Lotte Hotel itu Presiden kembali menegaskan bahwa saat ini Indonesia sedang dalam kondisi bersaing dengan negara lain.
“Tidak hanya persaingan antar orang, tetapi persaingan antar negara ketat sekali. Tapi apapun tantangannya, saya selalu sampaikan kepada birokrasi, pemerintahan kita bahwa apapun kita harus optimis bisa lebih baik, kata Presiden.
Kompetisi dan persaingan tersebut, tambah Presiden, dibutuhkan agar bisa maju. Presiden mencontohkan, BUMN seperti BRI dan Pertamina bisa berubah lebih baik pelayanannya dan meningkat keuntungannya ketika hadir kompetitornya.
Persaingan membuat kita bisa belajar dan mengerti bagaimana cara kita mengelola industri sehingga dapat memberikan hasil yang lebih baik. Pemerintah juga perlu menyiapkan hal-hal yang diperlukan masyarakat dan industri untuk bersaing, ujar Presiden.
Pembangunan yang merata, ditekankan Presiden, adalah salah satu yang dibutuhkan guna menghadapi persaingan global. Untuk itu, lanjutnya, pembangunan saat ini di Indonesia sudah tidak hanya dipusatkan di Pulau Jawa saja, melainkan menyebar ke seluruh Indonesia
Jangan hanya di Jawa terus karena di luar Jawa juga membutuhkan infrastruktur seperti itu. Yang terpenting adalah pembangunannya dilaksanakan dulu, kata Presiden sambil mencontohkan pembangunan yang tengah dilaksanakan saat ini seperti jalan tol Trans Sumatera yang sudah dimulai di Lampung dan juga akan dibangun sampai Sumatera Utara serta pembangunan kereta api di Sulawesi.
Diberi Target
Presiden Jokowi menegaskan, para Menteri Kabinet Kerja yang dipimpinnya juga diberikan target untuk menyelesaikan pekerjaannya agar tidak lamban dalam bekerja.
“Eksekusi dan dimulai, saya cek terus. Sehingga kalau saya ke sana, ke sini, saya kontrol pekerjaan, apa problemnya, sampaikan ke saya. Kalau ada masalah tanah, saya telepon Menteri, kok pembebasan lama sekali. Saya cek lagi belum apa-apa, ya ganti. Mesti copot dong. Kalau tidak ada target, enak dong kerja,” kata Presiden.
Pertemuan ini dihadiri oleh sekitar 1.300 WNI yang terdiri dari 1.080 TKI, 250 mahasiswa dan pelajar, serta 20 WNI yang menikah dengan WN Republik Korea.
Turut mendampingi Presiden dalam pertemuan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Kepala BKPM Franky Sibarani, Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf, Ketua KPK Agus Rahardjo, serta Duta Besar RI untuk Korea Selatan John A Prasetio. (GUN/UN)