Presiden Jokowi: Penanganan Pandemi Perlu Kesamaan Frekuensi
Presiden Jokowi memberikan sambutan pada Penyampaian LHP LKPP 2020, dan IHPS II-2020, serta Penyerahan LHP Semester II-2020, di Istana Negara, Jumat (25/06/2021) pagi. (Foto: BPMI Setpres/Muchlir Jr)
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) kembali mengingatkan bahwa pandemi belum berakhir dan harus terus diwaspadai. Situasi luar biasa yang dihadapi bangsa ini harus direspons dengan kebijakan yang cepat dan tepat, yang membutuhkan kesamaan frekuensi oleh semua pihak.
Hal tersebut disampaikan pada Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun 2020, dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2020 serta Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2020, Jumat (25/06/2021) pagi, di Istana Negara, DKI Jakarta.
“Situasi yang kita hadapi masih dalam situasi extraordinary, yang harus direspons dengan kebijakan yang cepat dan tepat, yang membutuhkan kesamaan frekuensi oleh kita semuanya, baik di semua tataran lembaga negara dan di seluruh jajaran pemerintah pusat sampai pemerintah daerah,” ujarnya.
Kepala Negara memaparkan, sejak pandemi muncul di tahun 2020 pemerintah telah merespons dengan melakukan langkah-langkah luar biasa, termasuk dengan perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
“Refocusing dan realokasi anggaran di seluruh jenjang kepemerintahan dan memberi ruang relaksasi defisit APBN dapat diperlebar di atas tiga persen selama tiga tahun. Pelebaran defisit harus kita lakukan mengingat kebutuhan belanja negara makin meningkat untuk penanganan kesehatan dan perekonomian, pada saat pendapatan negara mengalami penurunan,” ujarnya.
Semangat kebersamaan dalam menghadapi pandemi ini, imbuh Presiden, juga dilakukan dengan cara berbagai beban. “Kita juga mendorong berbagai lembaga negara melakukan sharing the pain, menghadapi pandemi dengan semangat kebersamaan, menanggung beban bersama, seperti burden sharing yang dilakukan pemerintah bersama Bank Indonesia (BI),” imbuhnya.
Dengan berbagai respons kebijakan tersebut, Kepala Negara mengatakan bahwa pemerintah mampu menangani peningkatan belanja kesehatan sekaligus menjaga ekonomi Indonesia dari berbagai tekanan.
“Meskipun kita sempat mengalami kontraksi yang dalam di kuartal II tahun 2020, yaitu minus 5,32 persen. Tapi kuartal berikutnya kita melewati rock bottom, ekonomi Indonesia tumbuh membaik sampai kuartal I-2021 kita berada di minus 0,74 persen,” tandasnya. (TGH/UN)
