Presiden Jokowi: Peran Besar BPKP Kawal Kesinambungan Pembangunan
Presiden Jokowi memberikan sambutan pada Peresmian Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2024, di Istana Negara, Jakarta, Rabu, (22/05/2029). (Foto: Humas Setkab/RAH)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2024, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/05/2024). Dalam sambutannya, Presiden menekankan pentingnya peran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam mengawal kesinambungan pembangunan bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.
“Karena BPKP memiliki peran besar, sekali lagi, BPKP memiliki peran besar mengawal kesinambungan pembangunan agar bisa rakyat mendapatkan manfaat yang maksimal,” kata Presiden Jokowi.
Presiden menggambarkan peran BPKP sebagai instrumen yang berkontribusi membangun rel yang lurus dan memastikan kereta mencapai tujuan dengan cepat dan tepat. Presiden menegaskan bahwa sasaran kinerja BPKP dan pengawas internal tidak hanya sekadar menambah larangan dan rambu-rambu yang memperlambat proses, tetapi lebih pada memberikan arahan dan tuntunan agar tidak terjadi penyimpangan.
“Mestinya diberikan arahan yang benar yang mana, diberikan tuntunan yang tepat yang mana, bukan memasang jebakan, “Wah, ini keliru ini diamin saja, diamin saja.” Mestinya dibetulkan di awal, diberitahu di awal, “Ini keliru.” Jangan terbalik. Fokusnya bukan berapa banyak yang ketahuan melakukan penyimpangan, tapi berapa banyak yang bisa dirasakan manfaatnya oleh rakyat dari program-program pemerintah. Ke sana, mestinya ke sana,” tambah Presiden.
Presiden juga menyadari bahwa ke depan tantangan akan semakin berat dengan program dan belanja pemerintah yang semakin besar serta tuntutan masyarakat yang semakin tinggi. Dalam era di mana kompetisi antar negara semakin ketat, kecepatan dan ketepatan menjadi sangat penting.
“Oleh sebab itu, BPKP harus berinovasi, utamanya dalam penggunaan teknologi. Sekarang sudah banyak tools-nya, seperti platform early detection and exclusion system untuk warning, untuk blacklist pihak yang terlibat fraud atau penyimpangan lain. Saya kira Bapak-Ibu lebih tahu,” ujar Presiden.
Presiden didampingi oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh. (FID/DNS)
