Presiden Jokowi Perintahkan Buat Kantong-Kantong Air Untuk Optimalkan Lahan Pertanian
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku telah mendapat laporan, bahwa saat ini luas lahan pertanian kita sebesar 36,8 juta hektar namun belum sepenuhnya dimanfaatkan secara maksimal. Salah satu contoh ada luas lahan persawahan 8,1 juta hektar namun baru 4,1 juta yang dialiri irigasi. Itu pun masih perlu dilakukan beberapa perbaikan dan normalisasi.
Presiden meminta jajaran kementerian/lembaga terkait mengenai perlunya fokus dalam mengatasi permasalahan sarana dan prasarana pertanian ini. Hal ini karena, menurut Presiden, masih terdapat 4 juta hektar lahan persawahan yang belum terairi oleh irigasi. Masih terdapat 5,02 juta hektar huma atau ladang dan 12,01 juta hektar tegal atau kebun seluas yang perlu dibuatkan kantong air atau embung agar bisa menanam 2 kali dalam setahun.
Tidak ada pilihan lain kecuali kita harus mengembangkan sumber-sumber air, seperti normalisasi sungai, memperbaiki saluran irigasi primer dan sekunder, serta membangun kantong-kantor air atau embung-embung, tutur Presiden Jokowi dalam pengantarnya pada rapat terbatas (ratas) yang membahas mengenai Pengembangan Sumber-sumber Air dan Alat Mesin Pertanian dan Permodalan Petani Melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), di Kantor Presiden, Jakarta, selasa (6/12) sore.
Dengan cara itu, Presiden Jokowi meyakini, kita akan bisa mengoptimalkan lahan pertanian yang sudah ada. Serta dapat meningkatkan produksi pertanian agar swasembada pangan dapat tercapai.
Saya juga minta agar lahan-lahan tidur yang mencapai luas 11,7 juta hektar segera dapat dimanfaatkan lebih produktif, sambung Presiden.
Selain itu, untuk peningkatan produksi pertanian, Presiden Jokowi juga meminta dilakukannya pengembangan alat mesin pertanian, serta meningkatkan akses permodalan bagi petani melalui skema Kredit Usaha Rakyat.
Sementara terkait dengan alat mesin pertanian, Presiden mengingatkan, kebutuhannya akan semakin meningkat sejalan dengan optimalisasi lahan-lahan pertanian serta pembukaan lahan-lahan baru.
Presiden Jokowi meminta dibuatkan skema khusus untuk alokasi Kredit Usaha Rakyat di sektor pertanian, yang didasarkan pada karakteristik komoditas yang menjadi prioritas.
Satu lagi yang tidak kalah penting, Presiden juga menginginkan agar koperasi-koperasi di desa-desa kembali digiatkan, dan difokuskan untuk menyalurkan KUR bagi sektor pertanian.
Rapat terbatas dihadiri oleh Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman. (DND/ES)