Presiden Jokowi Perintahkan Menteri LHK Cabut Izin Perusahaan Yang Hutannya Terbakar

Oleh Humas
Dipublikasikan pada 26 Oktober 2015
Kategori: Berita
Dibaca: 22.932 Kali
Presiden Jokowi saat berdialog dengan masyarakat Indonesia di AS, di Wisma Tilden, Washington DC, Minggu (25/10) malam

Presiden Jokowi saat berdialog dengan masyarakat Indonesia di AS, di Wisma Tilden, Washington DC, Minggu (25/10) malam

Dalam dialog dengan sekitar 1.250 warga dan para diaposra Indonesia di Amerika Serikat, Presiden Joko Widodo juga menyinggung masalah bencana kabut asap dan kebakaran hutan dan lahan yang menimpa sejumlah daerah di Indonesia.

Presiden mengingatkan, bahwa bencana asap sudah ada di Indonesia sejak 18 tahun lalu, dan setiap tahun selalu ada. Hanya saja tahun ini memang menjadi terbesar karena adanya El Nino, panas yang sangat kering sekali. Selain itu, karena pemberian konsensi lahan gambut yang mencapai 4,8 juta hektar.

“Ini yang kemarin yang sudah dilaporkan ke saya ada 3 yang sudah dicabut, karena dipastikan itu keliru. Tapi kalau kita mencabut sembarangan juga nanti dituntut balik. Kita betul-betul harus teliti betul,” kata Presiden Jokowi dalam dialog yang digelar di Wisma Tilden, Wisma KBRI Washington DC, Minggu (25/10) malam waktu setempat.

Menurut Presiden Jokowi, saat ini sudah ada 154 orang tersangka baik dari korporasi, perusahaan, maupun masyarakat terkait kasus kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah di tanah air.

“Saya sudah perintahkan pada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) untuk yang terbakar langsung dicabut, ambil alih lagi oleh negara. Yang belum dikerjakan yang gambut juga ambil lagi untuk negara. Sudah saya perintahkan dan langsung dikerjakan,” papar Presiden Jokowi.

Tapi kalau yang sudah diberikan konsesi, Presiden Jokowi mengingatkan ada konsekuensi hukumnya. Namun Presiden sempat mempertanyakan kenapa dulu diberikan konsesi. “4,8 Juta itu bukan angka yang kecil. Saya orang kehutanan, saya ngerti tidak bisa gambut. Yang betul gambut tidak diberi konsesi,” tegasnya.

Presiden menegaskan, ia sudah menyampaikan kepada Menteri LHK untuk dilakukannya moratorium. “Tidak bisa seperti itu, diteruskan tidak bisa. Lingkungan menjadi rusak, hutan menjadi rusak,” ujarnya seraya menyebutkan, kalau lahan gambut itu diberikan, kalau terbakar dipadamkan pakai apapun tidak akan pernah kering karena 3 meter di bawah masih membara, 5 meter masih membara.

Presiden menunjuk contoh saat kita dibantu dari Rusia, Malaysia, Singapura, Australia, dimana pesawat seperti apapun dijatuhkan tidak akan bisa memadamkan, karena meski di atasnya sudah tidak ada api tapi di bawahnya masih membara.

Menurut Presiden Jokowi pencegahan kebakaran hutan di lahan gambut bisa diselesaikan dengan yang namanya kanal bersekat, kanal blocking. Tapi kalau yang ditanya ada 4,8 juta, menurut Presiden, hitung-hitungnya kalau membuat kanal seperti itu makan waktu 3 tahun.

“Bukan kanal tapi kanal bersekat, kalau kanal itu justru mengeringkan, dibuat kanal tapi bisa dibuka tutup untuk air sehingga gambut selalu basah terus,” tutur Jokowi.

Tampak hadir dalam pertemuan warga Indonesia dengan Presiden Jokowi itu antara lain Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menlu Retno Marsudi, Menkominfo Rudiantara, Mendag Thomas Lembong, Kepala Staf Presiden Teten Masduki, Kepala BIN Sutiyoso,  dan Menteri ESDM Sudirman Said. (UN/SI/ES)

Berita Terbaru