Presiden Jokowi: Perlu Ada Reformasi di Bidang Lembaga Keuangan
Presiden Jokowi usai menghadiri Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan Tahun 2020, di Grand Ballroom, The Ritz Carlton, Pacific Place Sudirman, Provinsi Jakarta, Kamis (16/1). (Foto: Humas/Jay)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyetujui usulan bahwa diperlukan adanya reformasi di bidang lembaga keuangan non-bank, baik itu asuransi, dana pensiun maupun yang lain.
“Ini penting dan inilah saatnya kita melakukan reform. Dulu kan tahun berapa, 2000 sampai 2005, perbankan kita pernah kita reform dan hasilnya sekarang stabilitas keuangan kita menjadi baik. Orang percaya, orang menaruh kepercayaan terhadap perbankan kita. Jadi ada apa-apa, semuanya tenang tidak tergoda untuk rush, tergoda untuk yang lain-lain,” ujar Presiden Jokowi saat menyampaikan sambutan dalam acara Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan Tahun 2020, di Grand Ballroom, The Ritz Carlton, Pacific Place Sudirman, Provinsi Jakarta, Kamis (16/1).
Lebih lanjut, Presiden menyampaikan bahwa lembaga keuangan non bank memerlukan reformasi, baik di sisi pengaturan, pengawasan maupun permodalan. “Penting sekali kita lakukan. Inilah saatnya di pengaturan sisi prudential, sisi transparansi, dan laporan, dan risk management-nya, semuanya. Jangan sampai ada distrust di situ sehingga mengganggu ekonomi secara umum,” tambah Presiden seraya menegaskan perlu dukungan dan agar ini dilakukan dalam waktu yang secepat-cepatnya.
Berkaitan dengan penguatan nilai tukar rupiah, Presiden menyampaikan pasti ada yang senang dan juga tidak senang sehingga harus berhati-hati. “Kalau menguatnya terlalu cepat, ini juga kita harus hati-hati, ada senang ada yang tidak senang. Eksportir pasti tidak senang karena rupiah menguat, menguat, menguat sehingga daya saing kita juga akan menurun,” tambah Presiden.
Ibu Kota Baru
Pada bagian akhir sambutan, Presiden menyampaikan mengenai ibu kota baru. Ia menegaskan bahwa pemindahan ibu kota ini bukan hanya memindahkan lokasi atau memindahkan gedung-gedung pemerintahan akan tetapi pola pikir.
“Yang ingin kita pindahkan nanti adalah sebuah perubahan pola pikir, perubahan pola kerja, perubahan sistem yang semuanya akan baru. Kita akan meng-install sebuah sistem sehingga semua orang mengikuti sistem yang ada. Jangan berpikir sekali lagi bahwa kita ingin memindahkan lokasi atau memindahkan gedungnya, enggak. Tidak seperti itu,” jelas Kepala Negara.
Untuk lebih detailnya, Kepala Negara berjanji jikalau nanti perencanaannya 100% selesai, akan menyampaikan secara lebih rinci. “Tapi untuk gambaran saya akan berikan sebuah gambar kurang lebih ibu kota baru kita seperti apa. (penayangan video tentang ibu kota baru, red). Sangat hijau, green city, smart city, compact city, autonomous city. Karena yang kita gunakan nanti autonomous vehicle dan electric vehicle di kota, selain itu enggak boleh,” pungkas Presiden.
Turut hadir dalam acara tersebut Ketua OJK Wimboh Santoso, Gubernur BI Perry Warjiyo, Menkeu Sri Mulyani, Seskab Pramono Anung, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. (FID/EN)
