Presiden Jokowi Pimpin Rapat Finalisasi RAPBN 2023
Menkeu Sri Mulyani memberikan keterangan pers usai SKP di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (08/08/2022). (Foto: Humas Setkab/Rahmat)
Pemerintah tengah melakukan finalisasi Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2023 yang akan disampaikan oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tanggal 16 Agustus.
“Bapak Presiden juga meminta agar APBN tetap dijaga supaya tetap kredibel dan sustainable atau sehat, sehingga ini adalah kombinasi yang harus dijaga,” ujar Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna (SKP) yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Senin (08/08/2022).
Sri Mulyani menambahkan, RAPBN 2023 didesain fleksibel sehingga mampu meredam gejolak perekonomian global.
“Presiden tadi menyampaikan bahwa pertumbuhan defisit APBN harus di bawah tiga persen dan dijaga dari sisi sustainabilitasnya. Oleh karena itu, kita akan melihat dari sisi belanja negara yang tetap akan mendukung berbagai prioritas-prioritas nasional,” ujarnya.
Sejumlah prioritas nasional di tahun 2023 adalah pembangunan sumber daya manusia (SDM), pembangunan infrastruktur termasuk Ibu Kota Nusantara (IKN), dan penyelenggaraan pemilu.
“Kita akan menggunakan instrumen belanja pusat dan daerah untuk bisa mendukung berbagai program-program prioritas nasional dan juga dari sisi pembiayaan, seperti akumulasi dari dana abadi pendidikan yang akan terus dikelola sebagai juga warisan untuk generasi yang akan datang, maupun sebagai mekanisme untuk shock absorber,” jelas Menkeu.
Sri Mulyani menekankan, pemerintah akan memperhatikan sisi pendapatan negara dalam membuat RAPBN 2023. Ia menyebutkan, windfall profit tax yang berasal dari komoditas sangat tinggi yang terjadi di tahun 2022 ini mungkin tidak akan berulang di tahun mendatang.
“Kita memproyeksikan dari sisi pajak, kita mendapatkan Rp279 triliun penerimaan pajak yang berasal dari komoditas. Ini mungkin tidak akan berulang atau tidak akan setinggi ini untuk tahun depan. Dari sisi bea cukai, kita mendapatkan bea keluar Rp48,9 triliun untuk tahun 2022, terutama untuk komoditas yang bayar bea keluar seperti CPO,” ucap Menkeu.
Terkait belanja kementerian/lembaga, Sri Mulyani menekankan bahwa alokasi anggaran mencapai Rp933 triliun di tahun 2023 akan difokuskan kepada berbagai fokus program nasional.
“Instruksi Bapak Presiden sebelumnya adalah untuk menyelesaikan proyek. Jadi jangan sampai ada proyek baru yang kemudian tidak selesai pada akhir tahun atau tahun 2024,” ujarnya.
Di bidang pendidikan, pemerintah berkomitmen untuk mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen, sedangkan alokasi anggaran untuk bidang kesehatan akan dinaikkan untuk memperkuat sistem kesehatan nasional.
“Tidak lagi memberikan alokasi khusus untuk pandemi, namun anggaran kesehatan yang reguler akan naik, dari Rp133 triliun tahun ini naik ke Rp168,4 (triliun). Ini untuk memperkuat sistem kesehatan di Indonesia,” kata Sri Mulyani.
Pemerintah juga akan mengalokasikan anggaran yang sangat besar untuk subsidi dan kompensasi di tahun mendatang. Tahun ini diperkirakan alokasinya mencapai Rp502 triliun.
“Tahun depan untuk beberapa subsidi dari beberapa barang yang diatur pemerintah masih akan dicoba untuk distabilkan dan dengan konsekuensi subsidi yang meningkat,” ujarnya.
Menkeu menyampaikan, Presiden meminta jajarannya untuk membuat simulasi stress test pada APBN saat kondisi ekonomi global masih belum membaik. Hal ini dimaksudkan agar ekonomi Indonesia dapat tetap bisa terjaga dan APBN tetap sustainable.
“Ini yang sedang terus kita finalkan. Tadi kita membuat beberapa skenario mengenai kondisi tahun depan apabila gejolak akan berlangsung lebih besar dari yang kita asumsikan,” pungkasnya. (DND/UN)
