Presiden Jokowi Pimpin Rapat Terkait Potensi Budi Daya Kratom
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memberikan Keterangan Pers usai Rapat Internal (Rapin) mengenai Kebijakan dalam Penanganan, Pemanfaatan, dan Perdagangan Tanaman Kratom, Kamis (20/06/2024) siang, di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. (Foto: Humas Setkab/ Teguh)
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyelenggarakan Rapat Internal terkait Kebijakan Penanganan, Pemanfaatan, dan Perdagangan Tanaman Kratom, di Istana Merdeka, Kamis (20/06/2024). Rapat tersebut difokuskan pada pembahasan potensi budidaya kratom di Indonesia, sebagai langkah untuk meningkatkan nilai ekonomis dan kualitas produksi tanaman tersebut.
”Kita tadi ratas tentang [tanaman] kratom. Ini dari sisi pertanian, untuk sementara ini masuk di tanaman hutan. Tapi, saran kami nanti, mungkin kalau ini regulasinya sudah diatur, itu mungkin kita budi dayakan ke depan supaya nilai ekonomisnya, kualitasnya dan seterusnya bisa meningkat,” ujar Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, dalam keterangannya setelah rapat.
Pemerintah sedang mempertimbangkan untuk mengatur kratom di bawah naungan Kementerian Pertanian dengan membentuk korporasi. Melalui korporasi tersebut, diharapkan kualitas dan kontinuitas produksi kratom dapat terpenuhi sebagai syarat utama untuk meningkatkan ekspor dan kesejahteraan petani.
”Ini kan tanaman di hutan. Nah, nanti bisa kita budi dayakan, bisa kita tata, tapi dalam bentuk korporasi. Kalau ada koperasi yang mengelola ini kita korporasikan, sehingga kualitasnya terjamin, kontinuitasnya karena itu syarat untuk ekspor,” ujarnya.
Sedangkan aturan teknis terkait budidaya kratom diharapkan juga dapat segera ditetapkan untuk memfasilitasi proses budidaya yang lebih terstruktur dan produktif. Mentan optimistis bahwa dengan harga yang menguntungkan, budidaya kratom dapat menjadi pilihan yang menjanjikan bagi petani di Indonesia.
“Kita tunggu regulasi, begitu regulasinya sudah ada, budi dayanya insyaallah mudah. Kenapa? Karena harganya baik, harganya bagus pernah mencapai 30 dolar,” tutur Mentan. (KS/DNS)
