Presiden Jokowi: Politik Indonesia Bebas Aktif, Manfaatnya Harus Dirasakan Rakyat

Wakil Menlu AM. Fachir seusai diterima Presiden Jokowi, di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (30/1) pagi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta seluruh kepala  perwakilan RI di luar negeri agar mampu menterjemahkan isu-isu prioritas pemerintah, antara lain perlindungan warga, kedaulatan wilayah, dan diplomasi ekonomi.

Permintaan Presiden Jokowi itu disampaikan kepada Wakil Menteri Luar Negeri  (Wamenlu) Abdurrahman Mohammad Fachir yang menemuinya di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (30/1), guna melaporkan kesiapan Rapat Kerja Kemenlu dengan seluruh perwakilan RI di luar negeri.

Menurut rencana Presiden Jokowi akan memberi pengarahan sekaligus membuka rapat kerja yang akan berlangsung di Jakarta pada 2 Februari 2015.

“Raker akan membahas isu-isu utama, yakni kedaulatan, diplomasi ekonomi dan perlindungan warga, serta good government,” kata Fachir.

Presiden Jokowi, menurut AM Fachir, menekankan perlunya pejabat perwakilan pemerintah untuk meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

Ia menyebutkan, Indonesia memiliki 118 perwakilan yang terdiri dari 87 kedutaan besar, 2 Perutusan Tetap untuk PBB di New York dan Jenewa, serta 30 Konsulat Jenderal dan Konsulat Indonesia dan 64 konsul kehormatan.

Menurut AM. Fachir, Presiden Jokowi menekankan bahwa politik luar negeri Indonesia saat ini tetap bebas aktif. Namun, Presiden menegaskan, sebanyak-banyaknya sahabat yang dimiliki Indonesia, tidak boleh merugikan kepentingan nasional.

Ditegaskan Fachir,  bahwa bebas aktif yang dimaksudkan oleh Presiden Jokowi adalah berteman dengan semua negara, manfaat sebesar-besarnya harus dirasakan oleh rakyat. “Bukan banyak teman akan tetapi dirugikan,” kata Fachir mengutip Presiden Jokowi.

Menurut Presiden, lanjut Fachir, banyak teman harus banyak keuntungan yang didapat

Wakil Menlu itu juga menyampaikan, bahwa Indonesia juga harus paham arus ekonomi global yang terjadi. Hal ini dimaksudkan agar arah ekonomi global yang diikuti tidak keliru.

“Meskipun pada akhirnya kepentingan nasional harus didahulukan, namun kita harus mengetahui arah angin berhembus,” jelas Fachir. (WID/Humas Setkab/ES)