Presiden Jokowi Resmikan Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak di Kabupaten Mempawah
Presiden Jokowi didampingi Seskab Pramono Anung meresmikan Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak, di Kabupaten Mempawah, Selasa (09/08/2022). (Foto: Humas Setkab/Fitri)
Mengawali kunjungan kerja di Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak, di Kabupaten Mempawah, Selasa (09/08/2022). Presiden berharap kehadiran pelabuhan ini akan memperkuat daya saing Provinsi Kalbar.
“Pelabuhan ini akan memperkuat competitiveness, daya saing dari produk produk unggulan yang dihasilkan oleh Provinsi Kalimantan Barat, karena di sini memiliki kekuatan besar crude palm oil, alumina, bauksit, dan produk-produk lainnya,” ujarnya.
Pembangunan Terminal Kijing dilakukan sejak tahun 2016 dan selesai pada Mei 2022 dengan menghabiskan anggaran sebesar Rp2,9 triliun. Pelabuhan ini sendiri merupakan pelabuhan terbesar di Pulau Kalimantan yang memiliki kapasitas 500 ribu TEUs dan 8 juta nonpeti kemas.
“Jangan sampai investasi yang besar seperti itu tidak bisa memperkuat daya saing dan tidak bisa memperbaiki konektivitas antarpelabuhan, antarpulau, dan antarnegara,” kata Presiden.
Kepala Negara juga meminta kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) agar akses jalan dari pelabuhan tersebut menuju Kota Pontianak bisa diperlebar. Dengan demikian, diharapkan perjalanan kendaraan pengangkut kontainer bisa berjalan dengan lancar.
“Ini Pak Menteri PU hadir, diselesaikan sekalian, sehingga perjalanan kontainer maupun yang nonpeti kemas bisa lancar dan tujuan akhir kita memperkuat daya saing itu bisa kita lakukan,” ungkapnya.
Sementara itu, terkait usulan perubahan nama pelabuhan, Presiden Jokowi mempersilakan agar usulan tersebut diajukan kepada pemerintah pusat. “Saya kira seluruh aspirasi yang ada akan kita tampung, tapi pada hari ini tadi telah kita resmikan,” tandasnya.
Dukung Hilirisasi dan Industrialisasi
Pada kesempatan tersebut, Presiden menyampaikan bahwa kehadiran pelabuhan ini merupakan salah satu upaya hilirisasi dan industrialisasi yang gencar dilakukan pemerintah. Presiden meyakini bahwa dengan adanya hilirisasi dan industrialisasi, maka pemerintah akan mendapatkan nilai tambah yang berlipat, baik berupa pendapatan negara hingga terbukanya lapangan pekerjaan.
“Larinya nanti ke sana, larinya hilirisasi di crude palm oil, larinya di hilirisasi bauksit, larinya ke industrialisasi. Karena di situlah kita akan mendapatkan yang namanya nilai tambah, baik itu urusan income untuk negara, pajak perusahaan, pajak karyawan, pajak dari badan, ada bea keluar, PNBP. Kemudian yang paling penting kalau industrialisasi hilirisasi, membuka lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya untuk rakyat.” jelasnya.
Pelabuhan tersebut juga hadir untuk bisa mendongkrak kecepatan, konektivitas, dan efisiensi pengiriman logistik yang menjadi salah satu faktor penentu tingkat daya saing Indonesia di pasar global. Presiden juga tidak menutup kemungkinan jika di kemudian hari ada investor luar negeri yang tertarik untuk berinvestasi di pelabuhan tersebut.
“Ya kalau melihat potensinya besar, ada investasi yang ingin masuk kan enggak apa-apa, akan baik. Nanti ada capital inflow yang masuk yang akan memperkuat ekonomi kita karena memang Kalimantan Barat memiliki potensi besar, utamanya untuk crude palm oil, untuk bauksit, alumina, dan produk-produk perkebunan lainnya,” tuturnya.
Di area sekitar pelabuhan pun, Presiden mengatakan masih bisa dikembangkan untuk berbagai industri yang ingin berdekatan dengan pelabuhan. Dengan demikian, maka biaya transportasi dari pabrik atau industri ke pelabuhan bisa menjadi sangat efisien.
“Sektor apa yang pengusaha melihat itu efisien dan untung pasti akan masuk (berinvestasi). Kita enggak bisa menentukan, saya menentukan A, enggak bisa, tapi yang jelas fasilitas ini akan memperkuat daya saing produksi dari produk-produk di Kalimantan Barat,” tandasnya.
Turut hadir pada peresmian ini Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN Erick Thohir, Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji, Wakil Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan, Bupati Mempawah Erlina, dan Direktur Utama Pelindo Arif Suhartono. (RSF/AIT/UN)
