Presiden Jokowi Sampaikan Sejumlah Poin Penting Terkait Isu Myanmar
Presiden Jokowi saat berbicara pada sesi retreat KTT ASEAN Ke-41 yang membahas implementasi 5-point consensus (5PC) di Myanmar, Jumat (11/11/2022) di Hotel Sokha, Phnom Penh. (Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev)
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan beberapa hal penting terkait isu Myanmar yang dapat dijadikan elemen keputusan pada KTT ASEAN Kamboja kali ini. Hal tersebut Presiden Jokowi usulkan saat berbicara pada sesi retreat KTT ASEAN Ke-41 yang secara khusus membahas implementasi 5-point consensus (5PC) di Myanmar, Jumat (11/11/2022) di Hotel Sokha, Phnom Penh.
“Pertama, penerapan 5PC tetap menjadi acuan utama bagi ASEAN dalam membantu Myanmar keluar dari krisis politiknya,” ucap Presiden Jokowi.
Poin kedua, Presiden Jokowi mempertegas seruan penghentian kekerasan agar segera tercipta kondisi kondusif di Myanmar.
“Ketiga, Presiden Jokowi mengusulkan penugasan Sekjen ASEAN dan AHA Centre untuk terus mengupayakan akses agar Comprehensive Needs Assessment dapat segera diselesaikan,” ujar Presiden Jokowi. Menurut Presiden, bantuan kemanusiaan untuk mendukung life-sustaining menjadi lebih penting artinya saat ini.
Poin keempat yang disampaikan Presiden yaitu keputusan non-political representation dari Myanmar juga harus diberlakukan selain untuk AMM dan KTT.
“Kelima, engagement ASEAN dengan semua stakeholders Myanmar harus segera dilakukan. Karena hanya dengan membuka dialog dengan semua pihak, maka ASEAN akan dapat memfasilitasi dialog nasional yang dimandatkan oleh 5PC,” ucap Presiden.
Hal keenam menurut Presiden yaitu untuk menghormati prinsip non-interference maka ASEAN tidak memberikan dukungan terhadap Pemilu yang tidak inklusif dan tidak dipersiapkan berdasar dialog nasional.
“Kita memiliki tanggung jawab kepada rakyat ASEAN dan dunia. Jika kita tidak bertindak tepat, maka kredibilitas dan relevansi ASEAN menjadi taruhannya,” pungkas Presiden Jokowi.
Turut hadir mendampingi Presiden Jokowi dalam KTT ASEAN ke-41 sesi retreat yaitu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. (BPMI SETPRES/AIT/UN)
