Presiden Jokowi Serahkan 2.576 Sertifikat untuk Rakyat di Bireuen, Aceh

Oleh Humas
Dipublikasikan pada 22 Februari 2020
Kategori: Berita
Dibaca: 494 Kali

Presiden Jokowi saat menyerahkan sertifikat di Lapangan Futsal Galacticos, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, Sabtu (22/2). (Foto: Humas/Oji).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan 2.576 sertifikat tanah untuk rakyat di Lapangan Futsal Galacticos, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, Sabtu (22/2). 

Penyerahan sertifikat ini, menurut Presiden, dilandasi oleh seringnya keluhan yang sampai di dirinya terkait masalah sengketa tanah dan lahan saat kunjungan kerja ke daerah. 
Kepala Negara menyampaikan bahwa masalah sengketa lahan bukan hanya terjadi di Aceh, namun seluruh Indonesia.
“Di Jawa gitu, di Kalimantan sama, di Sulawesi sama, di Papua sama, di Bali, di NTT, dj NTB. Karena memang di seluruh Indonesia ini,” katanya.
Sejak menjabat, Presiden Jokowi mengaku terus mendorong penyelesaian sertifikat ini dengan target yang tinggi bahkan pada tahun 2019 yang lalu sekitar 9 juta sertifikat dikeluarkan. 
“Ini yang terus akan kita percepat. Kalau ndak, bayangkan, 80 juta yang belum. Di sertifikat. Kalau setahun? Berarti berapa? 160 tahun untuk dapat sertifikat. Mau? Mau?” tanya Presiden. 
Pada kesempatan itu, Presiden juga mengingatkan agar sertifikat yang sudah dipegang untuk difotokopi sehingga jika hilang lebih mudah mengurusnya ke kantor BPN. 
Sertifikat yang dipegang, menurut Presiden, juga bisa dijadikan agunan, tetapi kalau mau pinjam ke bank perlu dihitung.
“Dihitung, dikalkulasi, bisa ngangsur nggak, bisa nyicil ndak. Kalau ndak bisa, sertifikat bisa hilang. Hati-hati. Jadi dihitung,” ujarnya. 
Pinjam ke bank itu pun, menurut Presiden, harus digunakan untuk modal usaha bukan membeli kendaraan seperti mobil. 
“Gunakan semuanya untuk modal investasi. Gunakan semuanya untuk modal usaha. Semuanya. Kalau untung, lima juta, alhamdulillah, disimpan. Dapat untung sepuluh juta, alhamdulillah, disimpan. Baru ini yang keuntungan mau dipake untuk beli mobil, silakan,” saran Presiden.
Jangan sampai, lanjut Presiden, uang hasil pinjam ke bank digunakan sebagai DP mobil, yang hanya bertahan enam bulan setelah itu tidak bisa menyicil akhirnya mobil ditarik ke dealer begitu juga sertifikatnya.
“Pinjam ke bank itu harus mengembalikan. Hati-hati. Harus mengangsur, harus menyicil. Saya titip itu saja,” pungkas Presiden. 
Turut hadir Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil, Mendagri Tito Karnavian, KSP Moeldoko. (AIT/EN)
Berita Terbaru