Presiden Jokowi Tegaskan Ratifikasi Konvensi Tembakau Harus Pikirkan Kehidupan Petani
Presiden Jokowi menarik kursi tempat duduknya sebelum memimpin Rapat Terbatas Konvensi FCTC, di Kantor Presiden, Jakarta. Selasa (24/6) siang. (Foto: Humas/Rahmat)
Meskipun hingga Juli 2013 sudah ada 180 negara atau 90% populasi dunia sudah menandatangani atau meratifikasi aksesi Konvensi tentang Pengendalian Tembakau atau Framework Convention on Tobacco Control (FCTC), pemerintah tidak ingin Indonesia sekedar ikut-ikutan atau mengikuti tren atau karena sudah banyak negara yang sudah ikut kemudian kita juga lantas ikut.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, kita juga harus betul-betul melihat kepentingan nasional, terutama yang berkaitan yang dengan warga negara kita yang terkena gangguan kesehatan dan juga kepentingan generasi muda ke depan dari anak-anak kita.
Juga kita perlu memikirkan, ini yang kadang-kadang juga dilupakan, kelangsungan hidup petani tembakau, para buruh tembakau yang hidup dan bergantung dari industri tembakau ini. Ini tidak juga kecil. Menyangkut orang yang sangat banyak, kata Presiden Jokowi dalam pengantarnya saat memimpin Rapat Terbatas yang membahas Kerangka Kerja Konvensi tentang Pengendalian Tembakau (FCTI), di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (14/6) siang.
Untuk itu, Presiden berharap Rapat Terbatas yang dipimpinnya itu bisa melihat semuanya, dan kemudian mengambil solusi yang betul-betul komprehensif, dan betul-betul melihat dari seluruh aspek. Sehingga, nanti yang akan diputuskan betul-betul bermanfaat bagi semuanya.
Rapat Terbatas itu dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Luhut B. Pandjaitan, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Menteri Perdagangan Thomas Lembong, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise, Menkumham Yasonna Laoly, Menkominfo Rudiantara, dan Menpora Imam Nahrawi. (FID/RMI/ES)
