Presiden Jokowi Tegaskan Tidak Ada Skema Pinjaman dalam Pembangunan Ibu Kota Baru

Oleh Humas
Dipublikasikan pada 17 Januari 2020
Kategori: Berita
Dibaca: 176 Kali

Presiden saat bertemu dengan wartawan di Istana Merdeka, Provinsi DKI Jakarta, Jumat (17/1). (Foto: BPMI)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa dalam membangun ibu kota baru di Kalimantan Timur nantinya, pemerintah akan menggunakan skema investasi dan kerja sama, bukan pinjaman.

“Yang kita tawarkan satu: tidak pinjaman. Kedua, tidak ada government guarantee, tidak ada. Jadi semuanya kerja sama,” tegas Presiden saat bertemu dengan wartawan di Istana Merdeka, Provinsi DKI Jakarta, Jumat (17/1).

Untuk memudahkan Indonesia melakukan berbagai kerja sama, Presiden telah mengundang tiga tokoh internasional sebagai dewan pengarah pembangunan ibu kota negara baru.

Ketiganya, menurut Presiden  adalah Putra Mahkota Abu Dhabi Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, CEO Soft Bank Masayoshi Son, dan mantan perdana menteri Inggris Tony Blair.

Lebih lanjut, Presiden menyebutkan bahwa dewan pengarah tersebut merupakan figur-figur yang memiliki reputasi baik di dunia internasional.

“Karena saya melihat beliau-beliau ini, Syekh Mohamad Bin Zayed Al Nahyan, Masayoshi Son, kemudian Tony Blair, ini adalah person-person yang memiliki reputasi yang baik di dunia internasional. Nantinya memang kitalah yang menyelesaikan operasional persoalan-persoalan yang ada di lapangan,” jelas Presiden.

Selain itu, menurut Presiden, pemilihan tokoh-tokoh tersebut juga diharapkan bisa membangun kepercayaan dari dunia internasional. Dengan terbangunnya kepercayaan, kata Presiden, maka akan memudahkan bagi Indonesia untuk melakukan berbagai kerja sama.

“Kerja sama KPBU (kerja sama pemerintah dan badan usaha), PPP (public private partnership), dan kerja sama yang lainnya yang akan segera kawasan ini bisa segera diselesaikan. Jadi arahnya ke sana,” imbuhnya.

Sementara itu, terkait bentuk pemerintahan ibu kota baru nantinya, Presiden menyebut kemungkinan besar masih berada di bawah Provinsi Kalimantan Timur. Namun, lanjutnya, hal tersebut masih bisa berubah dalam pembahasan di DPR.

“Yang paling penting, kemarin saya titip ke Bappenas yang menyiapkan ini, ada fleksibilitas organisasi sehingga ada kecepatan di situ. Artinya, tidak seperti organisasi-organisasi yang sudah ada seperti sekarang ini. Artinya, kota itu adalah wilayah administratif,” paparnya.

Adapun terkait Badan Otorita Ibu Kota, hingga saat ini Presiden belum memutuskan siapa yang akan memimpinnya. Menurut Presiden, beberapa usulan kandidat sudah masuk kepada dirinya.

“Belum, ini kelas berat. Harus kelas berat karena menyangkut ngerti masalah keuangan, utamanya keuangan global, tapi ngerti juga mengenai urban planning, mengenai tata kota, dan memiliki jaringan internasional,” ungkapnya. (BPMI/EN)

Berita Terbaru