Presiden Jokowi Terima OJK dan Perwakilan Industri Jasa Keuangan
Presiden Jokowi menerima Dewan Komisioner OJK beserta seluruh perwakilan pimpinan asosiasi dan industri di sektor jasa keuangan, Senin (16/01/2023) pagi, di Istana Merdeka, Jakarta. (Foto: BPMI Setpres/Lukas)Jokowi
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menerima Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) beserta seluruh perwakilan pimpinan asosiasi dan industri di sektor jasa keuangan, Senin (16/01/2023) pagi, di Istana Merdeka, Jakarta.
Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengungkapkan, di dalam pertemuan pihaknya menyampaikan persiapan pertemuan tahunan industri jasa keuangan yang akan dilaksanakan pada awal Februari mendatang. Selain itu, pertemuan juga membahas perkembangan dan kinerja di sektor jasa keuangan.
“Kami dan para pimpinan asosiasi industri jasa keuangan menyampaikan bagaimana rencana, prospek, dan tantangan ke depan yang perlu diantisipasi, dimitigasi, dan ditangani dengan sebaik-baiknya,” ungkapnya.
Mahendra menyampaikan, dalam pertemuan Presiden Jokowi meminta otoritas dan pelaku di sektor jasa keuangan untuk terus menjaga momentum perkuatan pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada tahun 2022, di tengah kondisi perekomian global yang penuh tantangan.
“Sekalipun tentu kita harus memitigasi dampak dari kondisi tadi itu dan juga tentu kita menyambut masa persiapan masuk ke dalam pemilihan umum dan pemilihan presiden, kinerja dan kondisi serta pertumbuhan dari sektor jasa keuangan dalam mendukung dan memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional tetap terjaga baik,” ujarnya.
Dengan berbagai pengalaman dalam menyelesaikan tantangan-tantangan yang berat selama pandemi, lanjut Mahendra, Presiden menegaskan tidak ada alasan untuk tidak optimistis menghadapi tahun 2023 ini.
“Tentu sinergi, koordinasi, kerja sama, dan upaya bersama baik pemerintah, kami dalam hal ini regulator di sektor jasa keuangan, maupun bersinergi dengan kementerian/lembaga terkait, termasuk anggota KSSK dengan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan LPS, serta yang lebih penting lagi, seluruh pemangku kepentingan, pelaku usaha, investor, industri jasa keuangan, yang akan menentukan pada gilirannya nanti bahwa tahun 2023 ini pun akan setidaknya sama baiknya—kalaupun tidak lebih baik lagi—dari tahun 2022,” ungkapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Himpunan Bank-Bank Milik Negara (Himbara) Sunarso yang mewakili industri perbankan menyampaikan bahwa pihaknya akan mendukung langkah pemerintah dalam hal hilirisasi industri. Menurut Presiden, hilirisasi industri yang berbasis ekstraksi sumber daya alam tidak bisa berhenti dan harus terus dilanjutkan.
“Hilirisasi itu bagian dari point of no return. Tadi ditegaskan lagi oleh Bapak Presiden bahwa hilirisasi ini tidak bisa berhenti, tidak bisa kembali, maka industri perbankan committed untuk mendukung proses hilirisasi dalam rangka agar seluruh rangkaian nilai tambahnya dari proses itu dinikmati oleh masyarakat Indonesia,” kata Sunarso.
Sementara itu, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Iman Rachman, yang mewakili industri pasar modal menyampaikan kinerja positif Bursa Efek Indonesia (BEI). BEI ditutup kondusif dengan Indeks Harga Saham Gabungan tumbuh 4 persen pada akhir 2022, rata-rata harian perdagangan mencapai Rp15 triliun, jumlah investor tumbuh mencapai lebih dari 10,3 juta investor, serta emiten yang tumbuh menjadi 833 perusahaan.
“Kami laporkan juga terkait dengan Undang-Undang P2SK (Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan) terkait Bursa Efek Indonesia, terkait dengan perdagangan karbon. Kami mengapresiasi P2SK sebagai bentuk pendalaman pasar kita ke depannya dan juga perluasan dari perdagangan Bursa Efek Indonesia, tidak hanya bursa saham tapi juga bursa karbon,” kata Iman.
Di dalam pertemuan, Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung. (FID/TGH/UN)
