Presiden Jokowi: Tidak Boleh Lagi, Ada Proyek Mangkrak Karena Perijinan
Presiden Jokowi saat melihat lokasi PLTU Batang, di di pantai Desa Ujungnegoro, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang, Jumat (28/8)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, tidak boleh ada lagi proyek-proyek mangkrak karena masalah perijinan atau pembebasan lahan. Presiden berharap semuanya segera bekerja.
Saya akan mendadak mengecek kesini lagi entah sebulan, dua bulan, tiga bulan lagi,” kata Presiden Jokowi saat meresmikan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), di pantai Desa Ujungnegoro, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Jumat (28/8).
PLTU berkapasitas 2X1000 MW bernilai 4 miliar dollar AS itu dilanjutkan kembali pembangunannya setelah tertunda selama 4 (empat) tahun. Pemerintah menggandeng perusahaan swasta PT Bhimasena Power Indonesia untuk melanjutkan proyek pembangunan yang akan mengalirkan listrik untuk Pulau Jawa dan Bali itu.
Presiden menegaskan, bahwa proyek yang dipersiapkan dengan pola Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) itu, didasarkan pada proses yang terbuka, kompetitif, transparan dan akuntabel. Ia menyebutkan, proyek ini harus jadi contoh untuk pola kerjama pembangunan infrastruktur pemerintah dan swasta di Indonesia, karena dana APBN saja tidak cukup untuk membangun semua infrastruktur yang diperlukan oleh rakyat Indonesia.
Pemerintah, kata Presiden Jokowi, secara lintas sektoral akan bekerja keras melakukan terobosan untuk mengatasi hambatan yang timbul dalam pembangunan pembangkit listrik. Hal ini karena kalau tidak dilakukan, akibatnya Indonesia akan mengalami krisis listrik pada tahun 2019 mendatang.
Presiden menegaskan, tidak ada satu orang pun yang akan menyangkal bahwa listrik merupakan salah satu sumber energi yang yang sangat penting.
Rakyat membutuhkan listrik untuk menopang kehidupannya sehari-hari dan mendorong peningkatan kegiatan ekonomi nasional, tegas Presiden Jokowi.
Ia mengingatkan, anak-anak di perbatasan harus bisa belajar di malam hari, dan nelayan bisa menyimpan ikan hasil tangkapan di tempat pendingin. Konveksi-konveksi kecil, warung-warung, dan usaha kecilnya bisa hidup, dan semua itu membutuhkan listrik, tutur Presiden.
Program elektrifikasi
Tim Komunikasi Presiden, Teten Masduki, dalam siaran persnya Jumat (28/8) ini menyebutkan, pemerintah menargetkan rasio elektrifikasi sampai akhir 2019 mencapai 97% dan 99% pada 2020 dari jumlah rumah tangga di Indonesia. Karena itu, dalam kurun waktu lima tahun (2015-2019) sejumlah pembangkit akan dibangun hingga mencapai 35.000 MW.
Semua itu didasari adanya kebutuhan listrik dari hari ke hari yang semakin besar, sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi. Untuk merespon permintaan pasukan listrik yang cepat, maka penambahan kapasitas pembangkit harus tetap diadakan, kata Teten.
Bisa saja permintaan jauh lebih cepat sehingga terjadi kekuarangan pasokan tenaga listrik, Menghadapi situasi keterbatasan pasokan tenaga listrik ini, menurut Teten, pemerintah tetap berupaya untuk mempercepat penanggulangan kekurangan pasokan tenaga listrik di beberapa daerah.
Tujuan pembangunan pembangkit listrik ini untuk kepentingan seluruh rakyat banyak, jelas Teten.
Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam acara tersebut antara lain Menteri BUMN Rini Suwandi, Menteri ESDM Sudirman Said, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry M. Baldan, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Dirut PLN Sofyan Basir, dan Dirut PT Bhimasena Power Indonesia Mohammad Efendi sebaga pelaksana pembangunan PLTU Batang. (ES)
