Presiden Jokowi Tugaskan Kementerian ESDM Koordinir Penataan Tambang Timah Di Babel
Menteri ESDM Sudirman Said menjawab wartawan seusai rapat terbatas tentang timah, di kantor Kepresidenan, Jakarta, Kamis (25/6)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mengkoordinir seluruh penataan tambang timah di Bangka Belitung (Babel).
Jadi nanti (kita) bekerja sama dengan Kementerian BUMN karena timah ada di BUMN, kemudian dengan Pemda, dengan Pak Gubernur, Bupati, kata Menteri ESDM Sudirman Said kepada wartawan usai rapat terbatas membahas tentang timah, di kantor Kepresidenan, Jakarta, Kamis (25/6) sore.
Menurut Menteri ESDM, banyak sekali tambang rakyat yang tidak memiliki syarat-syarat, baik legal, lingkungan, maupun teknis. Nantinya, akan didorong supaya mereka memenuhi persyaratan-persyaratan.
Bagaimanapun itu masyarakat kita. Kemudian dibina secara teknis, bagaimana mengelola lingkungan, peralatan, bahkan tadi disarankan apabila mereka memerlukan support permodalan untuk membangun dirinya, itu kita pikirkan, terang Sudirman.
Marak Timah Ilegal
Sementara itu Tim Komunikasi Presiden, Teten Masduki, dalam siaran persnya Kamis (25/6) malam mengatakan, dalam rapat terbatas yang membahas masalah timah tersebut, Presiden Jokowi bahwa harga timah dunia yang saat ini sedang turun disebabkan oleh produksi yang berlebihan serta maraknya ekspor timah ilegal. Untuk itu, diperlukan tata kelola timah agar ekspor ilegal tersebut berkurang.
Selain itu, Presiden meminta kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dan Direkut PT Timah untuk mempelajari kemungkinan melegalkan rakyat tetap melakukan penambangan timah. Namun tetap dengan rambu-rambu agar alam tidak rusak.
Produksi harus tinggi, namun jangan sampai dilakukan penambangan di hutan konservasi, kata Presiden Jokowi sebagaimana dikutip Teten Masduki.
Kepada Menteri BUMN, lanjut Teten, Presiden menginstruksikan agar mempelajari penugasan khusus ke PT Timah untuk membeli timah sebanyak mungkin sehingga bisa menjadi stok, agar kita bisa mengendalikan harga. Bila bisa dilakukan, Polri ditugaskan untuk menjaga agar tidak ada lagi timah yang dijual keluar, ungkap Teten. (GUN/DNS/ES)
