Presiden Jokowi Tunjuk Eddy Pratomo Jadi Utusan Khusus Penetapan Batas Maritim RI-Malaysia

Oleh Humas
Dipublikasikan pada 11 Juni 2015
Kategori: Berita
Dibaca: 38.458 Kali
Eddy Pratomo

Eddy Pratomo

Sebagai tindak lanjut pertemuan dengan Perdana Menteri (PM) Malaysia Najib Razak pada Kunjungan Kenegaraan ke Malaysia, dan pertemuan Menteri Luar Negeri RI dan Menteri Luar Negeri Malaysia di Kota Kinabalu, beberapa waktu lalu,  Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah menunjuk Duta Besar (Dubes) Eddy Pratomo sebagai Utusan Khusus/Special Envoy Presiden untuk Penetapan Batas Maritim antara Republik Indonesia dan Malaysia.

Siaran pers Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI pada Rabu (10/6) menyebutkan, penunjukan Utusan Khusus Presiden tersebut merupakan perwujudan tekad dan upaya sungguh-sungguh Indonesia untuk mempercepat penyelesaian penetapan batas maritim antara Indonesia dan Malaysia.

Sesuai kesepakatan antara Pemimpin kedua negara, tugas Utusan Khusus adalah untuk memberikan pertimbangan politis, selain pertimbangan hukum dan teknis, dalam penyelesaian batas maritim kedua negara.

Menurut siaran pers Kemlu itu, sejauh ini, Indonesia dan Malaysia masih perlu menyelesaikan batas maritim di 5 (lima) segmen, yakni di Laut Sulawesi, Laut Tiongkok Selatan, Selat Singapura bagian Timur, Selat Malaka bagian Selatan, dan Selat Malaka.

“Utusan Khusus Presiden RI diharapkan dapat segera bertemu dengan Utusan Khusus Perdana Menteri Malaysia, Tan Sri Mohd Radzi Abdul Rahman, untuk membahas kerangka acuan kerja yang disepakati bersama dalam waktu dekat,” bunyi siaran pers itu.

Duta Besar Eddy Pratomo merupakan diplomat senior RI dengan latar belakang pendidikan hukum dan pernah ditugaskan pada Perwakilan RI bilateral dan multilateral.

Selain pernah menjabat Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri RI (tahun 2006-2009), Duta Besar Eddy Pratomo juga pernah menjadi Duta Besar RI untuk Republik Federal Jerman (tahun 2009-2013). Saat ini yang bersangkutan merupakan Staf Khusus Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. (KemluRI/ES)

 

Berita Terbaru