Presiden Jokowi Tunjuk Pangdam Bukit Barisan Pimpin Koordinasi Penanganan Sinabung

Seskab Pramono Anung didampingi Pangdam I Bukit Barisan, dan Plt. Gubernur Sumut menyampaikan keterangan hasil ratas Sinabung, di kantor Presiden, Jakarta, Senin (21/9)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) untuk koordinasi menangani korban erusip Gunung Sinabung, di Kabupaten Karo, Sumatera Utara.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung menjelaskan, melalui Perpres tersebut, Presiden Jokowi telah menunjuk Pangdam I Bukit Barisan Mayjen TNI Lodewyk Pusung untuk mengkoordinasikan penanganan di lapangan, agar persoalan relokasi dan sebagainya bisa segera diselesaikan oleh pemerintah daerah setempat.

“Presiden dalam waktu dekat akan segera melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Banjarmasin tanggal 23 September, dan dilanjutkan degan kunjungan ke Sinabung, kemudian Riau,” kata Pramono Anung kepada wartawan seusai menghadiri rapat terbatas yang membahas masalah penanganan korban erupsi Sinabung, di kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/9) petang.

Relokasi

Pangdam I Bukit Barisan Mayjen TNI Lodewyk Pusung membenarkan jika dirinya telah mendapat perintah lagsung dari Presiden untuk melanjutkan kegiatan relokasi korban  bencana Sinabung.

Pangdam menjelaskan, bahwa  370 rumah sudah diselesaikan oleh Kodam 1 Bukit Barisan, yang sesuai dengan target waktunya. Selanjutnya akan dilakukan relokasi tahap 2 dan tahap berikutnya.

“Pada prinsipnya Kodam 1 Bukit Barisan dan juga jajarannya akanmelanjutkan relokasi itu bersama Pemprov Sumut dan Bupati Karo,” terang Lodewyk.

Adapun Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Tengku Erry Nuradi mengemukakan, bahwa erupsi terakhir Sinabung yang terjadi pada tanggal 5 September 2015, dengan tinggi erupsi  3500 meter dan luncuran awan panas sejauh  4000m.

“Jadi ini sudah sejak erupsi pertama pada  tahun 2010 yang lalu sekarangpun masih tetap ada erupsi. Oleh sebab itu, tentu Sinabung tetap menjadi perhatian secara nasional,” tegas Erry.

Plt. Gubernur Sumut itu menilai, perlu ada penanganan baik dari pemerintah daerah dan tentu yang sangat diharapkan adalah bantuan dari Pemerintah Pusat. Ia menyebutkan, bahwa dari total wilayah yang terdampak itu ada 10 desa yang direlokasi yaitu yang berada di radius 3-5km. Relokasinya akan dibangun rumah, atau huntap atau hunian tetap  yang terbagi atas 3 tahap.

Yang pertama, kata Erry, adalah yang 370 Kepala Keluarga (KK), terdiri dari 3 (tiga) desa. Ini sudah selesai, da direncanakan akan ditinjau oleh Presiden Jokowi pada Kamis (24/9) mendatang.

Kemudian  tahap kedua, itu akan memasuki pembangunan rumah di 4 (empat) desa yang jumlahnya cukup banyak, lebih kurang  1683 KK. “Oleh sebab itu, tadi Bapak Presiden mempertanyakan kesiapan tanah ada di lokasi ini, karena tanah yang akan diberikan kepada pengungsi  akan direlokasi bukan hanya tanah  tempat bangunan perumahan saja, tapi juga direncanakan tanah untuk pertanian,” ungkap Erry.

Plt. Gubernur Sumut itu menjelaskan, masing-masing  pengungsi, atau masing-masing KK akan  mendapatkan  setengah hektar.  Jadi 370KK pertama itu ada sekitar 185 hektar, dan kemudian nanti yang besar yang kedua ada 1608 KK.

“Ini yang direlokasi ini  sekarang ini tidak masuk  ke bagian pengungsi karena yang masuk dalam bagian pengungsi saat ini ada 10 desa dengan jumlah 2615 KK atau setara dengan 9538 jiwa. Jadi dari 10 desa yang mengungsi  ini ada sekitar 3 desa yang akan masuk ke dalam tahap ketiga yang akan direlokasi,” papat Erry.

Menurut Plt. Gubernur Sumut itu, Presiden Jokowi berharap agar pembangunan huntap atau hunian tetap ini segera bisa ditindaklanjuti tentunya dengan kerjasama antara pemerintah daerah, pemerintah kabupaten, tentu yang sangat diharapkan adalah  bantuan dari Pemerintah Pusat. (DID/EN/SLN/AGG/ES)