Presiden Jokowi: Uang Subsidi BBM Setiap Tahun Bisa Buat 1.400 Waduk

Oleh Humas
Dipublikasikan pada 18 November 2014
Kategori: Berita
Dibaca: 54.894 Kali

LEMHANNAS4Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pemerintah tidak bisa terus-menerus membakar hampir Rp 800 triliun uang subsidi bahan bakar minyak (BBM) setiap tahun. Uang itu, menurut Presiden, lebih baik digunakan untuk hal-hal produktif dan terarah seperti untuk membangun infrastruktur yang dapat mempercepat realisasi swasembada pangan.

Saat memberikan pembekalan kepada Peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan ke-51 dan ke-52 Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) 2014 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (18/11), Presiden Jokowi membeberkan beberapa analogi.

“Kalau dibuat waduk yang harganya Rp 400-500 miliar, bisa jadi 1.400 waduk,” kata Presiden Jokowi merujuk besarnya subsidi.

Presiden merasa heran selama ini Indonesia belum pernah membangun waduk  waduk baru lagi. Padahal, lanjut Jokowi,  waduk adalah sesuatu yang produktif karena menghasilkan keuntungan bagi rakyat.

“Membangun waduk memang mahal, tapi sangat  produktif karena menghasilkan keuntungan bagi rakyat,” tutur Jokowi.

Menurut Presiden, anggaran untuk subsidi BBM seharusnya bisa dialihkan ke sektor produktif lain yang pro rakyat, seperti membeli mesin kapal dan mesin pendingin bagi nelayan, subsidi pupuk dan benih bagi petani, dan suntikan modal bagi pelaku industri rumahan.

Di sektor perikanan, kata Presiden Jokowi, daripada anggaran untuk subsidi BBM, lebih baik dipakai untuk membeli pendingin (cold storage) untuk nelayan. “Sehingga semua saat berangkat ke laut. Ikannya bisa dimasukkan,” paparnya.

Adapun untuk sektor usaha mikro di desa, Jokowi berpandangan, perlu diberikan modal kerja yang baik dan terus-menerus. “Gini ratio kita merah, gap sudah 0,413 tahun 2013. Itu bahaya sudah,” ucap Jokowi.

Sementara itu, di sektor kesehatan harus dibangun sistem untuk subsidi kesehatan. “Kita pakai banking system,” kata Jokowi seraya menyebutkan, selama ini subsidi kesehatan tidak diterima langsung oleh yang berhak, melainkan melalui  provinsi, kabupaten.  camat, lurah, baru kemudian ke RT/RW.

Jokowi menilai sitem itu tidak efisien. “Kelamaan! Jadi bank saja punya sistem, cash transfer, bisa utuh. Kontrol manajemen mudah. Sistem itu yang ingin kita bangun,” ujar Jokowi.

Sedangkan untuk sektor pelabuhan laut dalam, Jokowi menargetkan dapat membangun 24 pelabuhan baru dan diperluas. Jika anggaran mampu untuk membangun sendiri, maka tak perlu menunggu ada investasi.

“Kalau ini cepat, produksi bisa masuk semua. Kapal-kapal kita bisa masuk semua. Tidak harus lewat negara lain. Jadi langsung ke tujuan,” ujar Jokowi.

Terakhir, untuk sektor transportasi massal, Jokowi beranggapan pembangunannya terlambat sehingga orang lebih memilih untuk membeli sepeda motor. Begitu pula dengan jaringan rel kereta api.

“Fasilitas ini tidak disiapkan pemerintah. Maka dari itu, ini harus dikejar. Transportasi massal harus disediakan. Jakarta terlambat 26 tahun. Rencananya 25 tahun sudah harus ada,” kata Jokowi.

(WID/Humas Setkab/ES)

Berita Terbaru