Presiden Kepada Polri: Penegakan Hukum Tidak Bisa Dilakukan Dengan Arogansi Kewenangan

Presiden Jokowi didampingi Panglima TNI dan Kapolri saat memasuki ruang auditorium Akpol, Semarang, Jateng, Rabu (29/7) malam.

Saat memberikan pembekalan kepada para perwira remaja TNI – Polri di Akademi Kepolisian (Akpol), Semarang, Rabu (29/7) malam, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan pesan khusus kepada calon perwira remaja Polri.

Menurut Presiden, keberhasilan Polri dimasyarakat diukur dari 3 (tiga) hal. Pertama, Polisi bisa menghadirkan rasa aman bagi masyarakat, rasa aman dari gangguan kejahatan dalam kehidupan sehari hari.

“Jadi warga akan merasa aman kalau ada Polisi. Entah itu dikampung, entah itu di desa, entah itu di jalan, entah itu dipelabuhan, entah itu di terminal. Semuanya itu merasa aman masyarakat, rakyat merasa aman kalau melihat ada Polisi,” tutur Presiden.

Kedua, kata Presiden Jokowi, hadirkan ketertiban umum. Ketertiban berlalu lintas misalnya, kemudian corat-coret di tempat-tempat umum yang kalau kita lihat jelas di depan kita, jelas itu fasilitas umum. Presiden meyakini, kalau itu ditegur, kalau itu dipegang, kalau ditindak, pasti yang lain tidak coba-coba lagi untuk merusak keindahan kota.

Hal-hal yang kecil-kecil seperti ini, tutur Jokowi, memang harus dihadirkan sebelum kita semuanya, masyarakat juga menganggap bahwa itu sebagai hal biasa.

“Itu bukan hal biasa. Itu sebuah kekeliruan yang harus diluruskan. Polri sendiri, polisi sendiri juga harus menjadi contoh dan mengedukasi dalam membangun kepatuhan dan ketertiban. Jaga kewibawaan kita,” pinta Presiden Jokowi.

Yang ketiga, lanjut Presiden, menghadirkan kepastian hukum yang berkeadilan. Jangan sampai masyarakat merasa penegakan hukum itu runcingnya ke bawah. Tapi tumpul keatas.

“Jangan sampai ada istilah dan perasaan itu,” tegas Jokowi.

Presiden juga menegaskan, bahwa penegakan hukum juga tidak bisa dilakukan dengan semangat arogansi kewenangan karena kita punya kewenangan. Tidak seperti itu.

“Kita juga harus menjaga kepentingan pembangunan nasional. Artinya, penegakan hukum yang berkeadilan itu untuk kepentingan pembangunan nasional. Justru sebaliknya hentikan,” tutur Jokowi.

Presiden juga meminta para perwira remaja TNI-Polri untuk terus belajar karena sekarang ini yang namanya ilmu pengetahuan, yang namanya teknologi itu selaku berkembang dan sangat pesat.Ia menegaskan, sangat ketinggalan atau apabila para perwira tidak mengikuti perkembangan teknologi informasi, gaptek dalam era global seperti ini.

“Sekali lagi penguasaan teknologi sangat penting dalam membantu pelaksanaan tugas baik TNI maupun Polri,” kata Presiden Jokowi seraya menyebutkan, sekarang ini yang namanya mau memasarkan ideologi, memasarkan paham itu sudah tidak memakai mulut lagi, tidak memakai koran lagi tetapi sudah memakai sosial media, dan itu bisa sangat masif.

Pemasaran pemasaran produk-produk ideologi, paham-paham radikalisme itu, lanjut Presiden Jokowi, melalui sosial media sangat cepat sekali. Ini yang menurut Presiden harus dikuasai.

Tampaka hadir dalam acara itu antara lain Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, para Kepala Staf TNI, Menhankam Ryarmirzad Ryacudu, Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi, dan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. (DAN/AGG/ES)