Presiden Minta Birokrasi Harus Orientasi pada Hasil Bukan Prosedural dan Administratif
Presiden Jokowi saat memimpin Rapat Terbatas di Kantor Presiden, Jakarta Senin (29/2) sore. (Foto:Humas/Jay)
Usai memimpin Rapat Terbatas (ratas) membahas BUMN, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melanjutkan rapat dengan pokok bahasan pembangunan sarana dan prasarana kementerian maupun lembaga di Kantor Presiden, Jakarta (29/2). Mengawali pengantarnya, Presiden Jokowi mengingatkan pada saat memimpin Sidang Kabinet sekitar Desember 2014 lalu telah menyampaikan mengenai moratorium gedung kementerian/lembaga.
“Saya perintahkan dilakukan moratorium pembangunan gedung kantor kementerian maupun lembaga, tetapi apabila sangat diperlukan, dan sangat urgent sekali bisa minta izin kepada Presiden,” tegas Presiden Jokowi.
Kebijakan tersebut dimaksudkan, menurut Presiden, agar konsentrasi APBN lebih fokus prioritasnya. “Kita prioritaskan kepada pembangunan infrastruktur baik berupa jalan, bendungan, irigasi, jalur kereta api, pelabuhan, dan yang lain-lainnya karena memang itu dampaknya akan langsung dirasakan oleh masyarakat,” tutur Presiden.
Lebih lanjut, Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa kebijakan moratorium ini juga merupakan bagian komitmen untuk menggerakkan reformasi birokrasi. “Birokrasi harus lebih berorientasi kepada hasil dibandingkan dengan hal-hal yang prosedural dan administratif. Birokrasi juga harus bisa menggunakan secara optimal sarana dan prasarana yang sudah tersedia dalam mencapai hasil yang tadi sudah saya sampaikan,” Presiden menegaskan.
Setelah selama setahun kebijakan dijalankan, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa telah menerima beberapa usulan untuk pembangunan sarana dan prasarana kementerian maupun lembaga. “Dan pada sore hari ini saya ingin memutuskan mana yang tidak dan mana yang bisa dilakukan dan saya persilakan Menteri Keuangan untuk menyampaikan,” pungkas Presiden.
Peserta yang hadir dalam ratas tersebut diantaranya Menko Bidang Polhukam Luhut Pandjaitan, Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Menlu Retno Marsudi, Menkumham Yasonna Laoly, Menkeu Bambang Brodjonegoro, Menkes Nila Moeloek, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri ATR/Kepala BPN Ferry M. Baldan, Menteri KP Susi Pudjiastuti, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, dan Kepala BIN Sutiyoso. (DID/SM/EN)
