Presiden Minta Gugus Tugas Koordinasi dan Komunikasi dengan Pemda terkait Kenormalan Baru

Presiden menugaskan Gugus Tugas untuk melakukan koordinasi dan komunikasi dengan seluruh pemerintah, baik tingkat provinsi, kabupaten, dan kota terkait Kenormalan Baru.

Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Doni Monardo, selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, usai mengikuti Rapat Terbatas (Ratas), Rabu (27/5).

“Khususnya dalam rangka pelonggaran atau pemberian kesempatan kepada daerah-daerah untuk membuka sektor-sektor tertentu secara bertahap berlanjut,” ujar Ketua Gugus Tugas.

Hal ini, menurut Ketua Gugus Tugas, sangat ditentukan oleh perkembangan yang terjadi di seluruh daerah.

Sebelumnya, Doni juga menyampaikan bahwa Menteri PPN/Kepala Bappenas sudah mengatakan data-data ini juga sangat fluktuatif, artinya bisa dibuka tetapi ketika nanti terjadi kasus baru, bisa saja tempat atau kota yang tadi telah dibuka ditutup kembali.

“Jadi pemerintah, Bapak Presiden sangat memberikan prioritas terhadap keselamatan masyarakat,” ungkap Ketua Gugus Tugas.

Lebih lanjut, Ketua Gugus Tugas sampaikan terkait dengan protokol menuju new normal, Presiden dalam berbagai kesempatan selalu mengingatkan agar kegiatan ini berorientasi kepada protokol kesehatan yang ketat.

“Masyarakat harus produktif namun tetap aman dari Covid-19. Oleh karenanya, berbagai langkah dan upaya telah dilakukan dalam beberapa bulan terakhir khususnya sejak tanggal 13 Maret 2020 ketika dimulainya kegiatan untuk mengatasi Covid-19,” jelas Ketua Gugus Tugas.

Menurut Doni, Presiden telah menugaskan TNI-Polri untuk ikut membantu melakukan pembinaan kepada masyarakat di 4 provinsi dan 25 kota yang sudah memutuskan memilih PSBB melalui pendekatan-pendekatan yang komunikatif.

“Artinya apa? Keberadaan TNI dan Polri di tempat-tempat publik bukan untuk menimbulkan kekhawatiran, bukan untuk menimbulkan ketakutan, tetapi semata-mata membantu masyarakat satu sama lainnya, mengingatkan satu sama lainnya agar masyarakat bentuk-bentuk taat dan patuh kepada protokol kesehatan,” terang Ketua Gugus Tugas.

Ia juga mengatakan bahwa Menko Perekonomian sebelumnya sudah menyampaikan Covid-19 belum akan berakhir, masih akan tetap berlangsung.

“Kita belum tahu dan sampai kapan Covid-19 ini berada di muka bumi, kita pun belum bisa memutuskannya. Oleh karenanya, kita tetap harus mempersiapkan diri, kita tidak boleh lengah. Bapak Presiden mengatakan tidak boleh kendor,” terang Ketua Gugus Tugas.

Oleh karenanya, Kepala BNPB jelaskan harus bisa adaptif dengan Covid-19 dan semua tetap harus menjaga tidak terpapar, tetapi juga harus mampu beraktivitas.

Tentang arus balik, Ketua Gugus Tugas sampaikan bahwa Menteri Perhubungan telah melaporkan upaya pengendalian arus balik agar kota-kota tertentu, khususnya Jabodetabek ini tidak menimbulkan gelombang kedua.

“Kita sudah melihat data Jakarta trennya sudah mengalami kemajuan yang positif. Kalau ada data terkonfirmasi positifnya banyak, itu sebagian besar dikontribusi oleh para pekerja migran yang kembali dari luar negeri, jumlahnya mencapai 539 kasus,” katanya.

Kalau dikeluarkan kelompok masyarakat yang berasal dari luar, lanjut Ketua Gugus Tugas, maka beban Jakarta akan berkurang.

“Termasuk juga data tentang Bed Occupancy Ratio (BOR) di wilayah Jakarta yang semula atau minggu lalu pada tanggal 17 tercatat 54,3%, pada saat ini telah turun sebanyak 7,4% menjadi 46,9%. Artinya jumlah tempat tidur yang berada di wilayah rumah sakit rujukan Covid-19 telah kurang dari 50%,” jelas Ketua Gugus Tugas.

Sejumlah gugus tugas provinsi, kabupaten/kota, lanjut Doni, bersama dengan unsur TNI-Polri digelar sepanjang wilayah di Pulau Jawa, termasuk di Lampung, khususnya Pelabuhan Bakauheni untuk mengontrol dan mengingatkan masyarakat yang melakukan perjalanan antardaerah, antarkota untuk menunjukkan surat keterangan.

“Baik surat keterangan dalam rangka perjalanan dinas, termasuk juga surat membuktikan bahwa yang bersangkutan telah mengikuti PCR test dan juga rapid test dalam keadaan negatif,” imbuh Doni.

Untuk rapid test, lanjut Ketua Gugus Tugas, dalam waktu jangka waktu 3 hari sedangkan untuk PCR test dalam jangka waktu 7 hari.

Bagi yang tidak bisa menunjukkan dokumen tersebut, menurut Doni, diminta untuk tidak melanjutkan perjalanan, baik melalui darat, laut, dan juga udara.

Dukungan pada Jatim

Pada kesempatan itu, Doni juga sampaikan bahwa Presiden menugaskan gugus tugas untuk memberikan dukungan penuh kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

“Mengingat sejumlah kasus di Jawa Timur, khususnya di Kota Surabaya mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Tim gugus tugas telah diberangkatkan beberapa hari yang lalu, tadi pagi sudah tiba 1 unit mobile BSL 2 pada pukul 05.30 dan pada pukul 08.30,” jelas Ketua Gugus Tugas.

Hari ini (Rabu, 27 Mei, red), Ketua Gugus Tugas sampaikan telah diberangkatkan lagi 1 unit, sehingga 2 unit mobil nanti akan beroperasi di wilayah Jawa Timur untuk membantu beberapa laboratorium yang mengalami gangguan.

Termasuk juga, lanjut Doni, gugus tugas membantu untuk menyiapkan rumah sakit darurat, termasuk Balai Pelatihan SDM Surabaya dan juga rumah sakit lapangan Indrapura.

“Kita harapkan dengan bertambahnya sejumlah rumah sakit darurat ini, maka warga kita yang mengalami sakit di Jawa Timur bisa mendapatkan perhatian yang memadai,” jelasnya.

Menteri Kesehatan, menurut Doni, juga telah melaporkan kepada Presiden tentang insentif kepada tenaga kesehatan yang sudah mulai disalurkan sejak tanggal 22 Mei yang lalu, yaitu pada hari Jumat dan terus berlanjut sampai dengan selesai.

“Artinya data-data ini akan tetap menjadi perhatian dari Kementerian Kesehatan sehingga tidak salah nama dan alamat penerima betul-betul akurat. Sehingga anggaran yang dikeluarkan bisa dipertanggungjawabkan,” katanya.

Mendagri, menurut Doni, juga melaporkan kepada Presiden tentang pentingnya seluruh daerah untuk berlomba-lomba menekan angka kasus yang terjadi, baik setiap hari maupun setiap mingguan.

“Dan mereka diberikan reward agar setiap daerah, termasuk komponen masyarakat saling meningkatkan disiplin, saling meningkatkan kesadaran kolektif, sehingga seluruh wilayah bisa sama-sama bergerak untuk mengurangi kasus Covid-19,” ungkap Ketua Gugus Tugas.

Adapun untuk daerah-daerah yang nantinya akan dibuka, Doni sampaikan ada dua kriteria di sini, yang pertama adalah daerah-daerah yang sama sekali belum ada kasus.

“Terdapat sebanyak 110 kabupaten/kota di mana terdiri dari 87 di wilayah daratan dan 23 di wilayah kepulauan. Kemudian kecuali Papua, maka yang nantinya akan diberikan tawaran untuk membuka adalah 87 kabupaten/kota, yaitu 65 di wilayah daratan dan 22 di wilayah kepulauan,” ujarnya.

Daerah-daerah ini, menurut Doni, nyaris steril dari ancaman Covidj-19, tetapi belum tentu selamanya akan tetap aman.

Ketua Gugus Tugas juga sampaikan adanya sejumlah daerah yang terisolasi sehingga aman dari Covid-19, termasuk daerah-daerah yang relatif sangat jarang dikunjungi dari luar.

“Kemudian daerah yang berwarna hijau adalah daerah-daerah yang ada kasus tetapi dalam beberapa minggu terakhir ini mengalami penurunan,” tandas Doni yang mengaku telah menyampaikan kepada Kepala Daerah terkait hal ini.

Sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh WHO, Doni jelaskan antara lain kriterianya adalah masalah kesehatan masyarakat yang meliputi epidemiologis, surveillance kesehatan masyarakat, dan sistem pelayanan kesehatan.

Ia menambahkan bahwa ada 10 indikator dari 3 kriteria tersebut yang direkomendasikan oleh WHO.

“Yang pertama adalah penurunan jumlah kasus positif 2 minggu lebih dari 50%, yang kedua penurunan jumlah kasus ODP dan PDP 2 minggu lebih dari 50%, penurunan jumlah meninggal kasus ODP dan PDP, penurunan jumlah kasus positif yang dirawat di rumah sakit, penurunan jumlah kasus ODP dan PDP dirawat di rumah sakit,” ujarnya.

Ketua Gugus Tugas juga sebutkan lainnya yakni kenaikan jumlah sembuh dari kasus positif, kenaikan jumlah selesai pemantauan dari ODP dan PDP, R0 efektif kurang dari 1, kemudian jumlah pemeriksaan spesimen meningkat dalam 2 minggu.

“Ini adalah poin-poin yang menjadi rujukan kami, kami tetap akan berkonsultasi dengan Bapak Menteri Bappenas dan juga Bapak Menteri Perekonomian sehingga nanti daerah-daerah yang tentunya akan diberikan kelonggaran atau ditawarkan untuk melakukan aktivitas lebih luas itu juga berdasarkan kesanggupan dari daerah,” jelasnya.

Pemerintah pusat, lanjut Doni, memberikan sebuah data untuk bisa dibuka, tetapi apakah itu langsung dibuka atau tidak, sangat ditentukan oleh kesiapan daerah, terutama kesanggupan dari bupati, wali kota, dan juga gubernur.

Menurut Kepala BNPB, sesuai masukan dari Kepala BIN, untuk bisa melakukan pendataan terhadap masyarakat yang rentan.

“Nah, di sini kami sampaikan bahwa persentase antara pria dan wanita yang terpapar Covid-19 dan juga meninggal, laki-laki memiliki persentase yang lebih tinggi, yaitu 63,30%, sementara wanita 36,70%,” terangnya.

Diakui Doni, Gugus Tugas sudah mengimbau kepada para dokter, pimpinan rumah sakit di wilayah Jabodetabek untuk mengingatkan pasien-pasien mereka yang memiliki komorbid tertentu.

“Sehingga di satu sisi kita bisa menyelamatkan warga negara kita lebih banyak lagi, di satu sisi juga kita bisa mendorong aktivitas masyarakat dengan risiko yang sekecil mungkin,” ungkapnya.

Gugus tugas, lanjut Doni, tetap memiliki komitmen untuk bekerja lebih keras dan lebih giat lagi agar masyarakat tidak terpapar Covid-19, tetapi juga tidak terkapar oleh PHK.

“Dan kami juga akan tetap meningkatkan pelayanan kesehatan di seluruh daerah bersama dengan Bapak Menteri Kesehatan. Yang sehat tetap sehat, yang kurang sehat dan sakit diobati sampai sembuh,” pungkas Doni. (TGH/EN)