Presiden Minta Menhub Evaluasi Penataan Transportasi Terpadu di Cekungan Bandung
Menhub Budi Karya Sumadi dan Gubernur Jabar Ridwan Kamil memberikan keterangan pers, Kamis (03/08/2023), di Jakarta. (Foto: Humas Setkab/Agung)
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memimpin rapat terbatas (ratas) yang membahas mengenai penataan transportasi terpadu di kawasan kota besar, di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (03/08/2023). Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, dalam keterangan pers usai ratas, mengungkapkan bahwa Presiden meminta pihaknya mengkaji rencana transportasi terpadu di cekungan Bandung.
“Tadi kami ditugaskan oleh Pak Presiden untuk melakukan evaluasi terhadap cekungan Bandung atau Bandung metropolitan, dan kami diberikan waktu satu bulan untuk melaksanakan,” ujar Menhub.
Menhub mengatakan, setidaknya terdapat tiga moda transportasi massal yang disiapkan untuk melayani masyarakat di kawasan cekungan Bandung, yaitu lintas raya terpadu (LRT), Bandung rapid transit (BRT), dan kereta gantung.
“BRT ini tahun 2027 selesai, ada 455 bus yang dioperasikan. Selain itu, usulan Pak Gubernur adalah kereta gantung di tempat-tempat yang ada di ketinggian,” ujarnya.
Menhub mengatakan, anggaran untuk pembangunan transportasi massal tersebut berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta swasta melalui kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).
“Akan disepakati usulan dari daerah dan dari pusat, tentu juga kemampuan fiskal kita, sehingga kita bisa merencanakan kereta api utara-selatan, timur-barat itu kapan, berapa. Lalu BRT itu 2027 sudah oke, dan untuk kereta gantung kita akan mulai bertahap. Insyaallah selain kita menggunakan kereta gantung dari negara-negara maju,” ujarnya.
Selain Bandung, ujar Menhub, pemerintah juga merencanakan pembangunan moda transportasi terpadu di wilayah-wilayah prioritas lainnya.
“Kota-kota besar yang menjadi prioritas, yaitu selain Jakarta, Bandung, Medan Semarang, Surabaya, dan Makassar. Kementerian Perhubungan bersama Bappenas sedang menginisiasi satu loan berkaitan dengan Medan dan Bandung dari World Bank, dan dari Jerman untuk Semarang dan Surabaya. Kita harapkan itu bisa menjadi suatu pendanaan yang lebih baik,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengapresiasi respons positif dari pemerintah pusat terkait rencana pembangunan transportasi massal di Cekungan Bandung. Ridwan berharap evaluasi akan berjalan dengan baik sehingga solusi pembangunan transportasi massal di Cekungan Bandung dapat segera direalisasikan.
“Insyaallah 1-2 dari gagasan ini akan kami presentasikan di akhir bulan kembali kepada Pak Presiden di mana yang paling mudah akan kita eksekusi sehingga di masa kepresidenan Pak Jokowi ada 1-2 infrastruktur transportasi publik di Bandung Raya bisa diselesaikan dengan berbagai dukungan dari berbagai pihak,” ujar Ridwan Kamil.
Ridwan Kamil juga menyebut bahwa anggaran daerah tidak dapat membiayai proyek-proyek transportasi massal. Apalagi untuk Cekungan Bandung ini dibutuhkan anggaran sekitar Rp100 triliun.
“Jadi per hari ini hanya 13 persen warga Cekungan Bandung yang naik public transport. Nah dinaikkan ke 50 persen, cost-nya tidak murah tapi harus dilakukan karena semakin ditunda nanti harganya hanya akan bertambah mahal,” ungkap Ridwan Kamil. (TGH/FID/UN)
