Presiden Minta Percepat Belanja APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota
Presiden saat memberikan arahan ke para Gubernur dalam Rapat Terbatas (Ratas) Menghadapi Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) secara Virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Provinsi Jawa Barat, Selasa (1/9). (Foto: Humas/Agung)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada para Gubernur mempercepat belanja APBD provinsi dan perintahkan untuk Bupati-Wali Kota agar APBD kabupaten/kota, terutama yang berkaitan dengan belanja barang, modal, dan bansos betul-betul disegerakan sehingga bisa meningkatkan konsumsi masyarakat dan memulihkan ekonomi di daerah.
Saat memberikan pengarahan kepada para Gubernur melalui daring, Presiden menyampaikan bahwa berkaitan dengan pemulihan ekonomi kuartal I 2020 Indonesia masih tumbuh 2,97% sedangkan negara lain sudah minus, tetapi di kuartal II sudah pada posisi minus 5,3%.
Untuk itu, Presiden sampaikan untuk kuartal III ini masih punya waktu 1 bulan, yaitu Juli, Agustus, September terutama di bulan September ini, kalau masih berada pada posisi minus, artinya Indonesia akan masuk ke resesi.
”Karena itu, saya minta Ini dari data yang dilaporkan per 27 Agustus 2020 rata-rata nasional belanja untuk APBD provinsi ini masih di angka 44,74%, 44%. Dan untuk belanja kabupaten dan kota mencapai 48,8%, hati-hati mengenai ini,” tutur Presiden saat memberikan arahan ke para Gubernur dalam Rapat Terbatas (Ratas) Menghadapi Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) secara Virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Provinsi Jawa Barat, Selasa (1/9).
Kepala Negara menyampaikan bahwa saat ini bisa dilihat realisasi belanja untuk barang dan jasa, untuk belanja modal berapa, dan belanja bansos berapa. ”Aceh untuk realisasi barang dan jasa sudah berapa persen, Sumut baru berapa persen, Bengkulu juga coba dilihat baru berapa persen, Sumbar sudah berada di atas 50%, 52%. Saya kira angka-angka ini yang betul-betul kita cermati,” imbuh Presiden.
Disampaikan Presiden, DKI Jakarta untuk barang dan jasa sudah tinggi 78%, kemudian modal juga 92%. Ia menambahkan agar yang berada di angka-angka masih 15% masih 10%, apalagi bansos masih nol itu betul-betul dilihat benar angka-angka ini.
”Realisasi APBD seperti ini setiap hari saya ikuti, semua provinsi, semua kabupaten/ kota kelihatan semuanya angka-angkanya. Tolong betul-betul angka-angka ini diperhatikan sehingga realisasi untuk pengadaan barang dan jasa, untuk belanja modal, belanja bansos itu benar-benar segera terealisasi,” ujarnya.
Berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, Presiden menyampaikan bahwa provinsi tertinggi pertumbuhan ekonominya adalah Papua 4,52%, Papua Barat 0,53% ini masih positif, yang positif hanya Papua sama Papua Barat, sedangkan Sulteng meskipun pada posisi baik tapi sudah minus di 0,06%.
”Kontraksinya terlalu besar memang 3 provinsi yang ada di layar, yaitu Bali berada pada posisi minus 10,98%, ini karena memang turis, wisata itu betul-betul sangat mendominasi ekonomi di Bali sehingga kelihatan sekali pertumbuhan ekonomi di Bali terkontraksi begitu sangat tajam, juga di DKI Jakarta yang berada di angka minus 8,22%, dan juga DIY di minus 6,74%,” ungkap Presiden seraya menyebutkan provinsi lain sama secara rata-rata dengan nasional.
Pada bagian akhir, Presiden berharap agar realisasi APBD segera betul-betul menjadi konsentrasi harian bagi para Gubernur selain juga mengingatkan Bupati dan Wali Kota yang masih berada ada di posisi rendah untuk realisasi baik untuk pengadaan barang dan jasa, belanja modal, dan belanja bansos.
”Untuk diingatkan bahwa itu sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi daerah, bahwa itu sangat penting bagi menjaga kelangsungan daya beli dan konsumsi rumah tangga masyarakat kita,” pungkas Presiden. Turut mendampingi Presiden secara langsung dari Istana Kepresidenan Bogor yakni Seskab Pramono Anung dan Mensesneg Pratikno. (TGH/EN)
