Presiden Minta Perencanaan dan Pembangunan IKN Lebih Dimatangkan

Presiden Jokowi memimpin Rapat membahas Pelepasan Kawasan Hutan dan Penyediaan Lahan di Wilayah Ibu Kota Negara, Istana Bogor, Jumat (03/06/2022). (Foto: Humas Setkab/Rahmat)

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta jajaran terkait untuk lebih mematangkan perencanaan dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) agar target pembangunan IKN dapat tercapai.

Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dalam keterangan pers usai mengikuti rapat yang dipimpin oleh Presiden Jokowi, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (03/06/2022).

“Tadi Bapak Presiden memberikan arahan agar pelaksanaan dan juga perencanaan lebih dimatangkan lagi, khususnya perencanaan untuk multisektor. Dalam hal ini semua kementerian yang tergabung dalam tim transisi memang sudah bekerja dan melakukan konsolidasi dan koordinasi di antara mereka sehingga target-target yang kita ingin capai di tahun 2024 dapat kita capai dengan baik,” ujarnya.

Bambang mengungkapkan, pembangunan IKN ini nantinya akan melibatkan tenaga kerja dalam jumlah yang besar agar target yang diinginkan dapat tercapai dalam waktu yang cukup singkat.

“Diperkirakan 2023 itu kami akan menampung sekitar 150-200 ribu pekerja di lapangan. Kenapa sebanyak itu? Karena memang pada pelaksanaan ini, karena waktunya sempit dan kita harus mencapai beberapa target, tentunya jumlah pekerja dan juga nanti jumlah material juga akan cukup banyak,” ujarnya.

Kepala Otorita IKN mengungkapkan, di dalam rapat Presiden menekankan agar kondisi lingkungan hidup dan interaksi dengan masyarakat sekitar harus tetap diperhatikan selama rangkaian proses pembangunan.

“Jadi diarahkan tadi untuk tetap memperhatikan kondisi lingkungan hidup dan kemudian juga kondisi dengan bagaimana berinteraksi dengan masyarakat. Kami juga mengharapkan nanti ada pola-pola di mana masyarakat juga bisa terlibat langsung di dalam pembangunan ini,” ungkapnya.

Sementara untuk konversi hutan dan lahan, Kepala Otorita IKN menegaskan akan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah juga akan melakukan reforestasi hutan agar kondisi hutan tetap terjaga.

“Sehingga sustainable forest city untuk Nusantara ini benar-benar dapat kita wujudkan dengan baik, kota yang green, kota yang smart atau pun cerdas, kota yang inklusif dan juga kota yang sustainable ke depannya,” pungkasnya. (TGH/AIT/UN)