Presiden Minta Prioritaskan Perluasan dan Kemudahan Akses Layanan Keuangan Formal di Masyarakat
Presiden Jokowi saat memimpin ratas mengenai Strategi Nasional Keuangan Inklusif di Kantor Presiden, Provinsi DKI Jakarta, Selasa (28/1). (Foto: Humas/Rahmat)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan pentingnya prioritaskan perluasan dan kemudahan akses layanan keuangan formal di seluruh lapisan masyarakat.
“Selain itu juga, saya minta lembaga keuangan mikro, bank wakaf mikro terus diperluas agar mampu mencapai seluruh lapisan masyarakat yang tidak terjangkau oleh layanan perbankan,” ujar Presiden Jokowi saat memimpin Rapat Terbatas (ratas) mengenai Strategi Nasional Keuangan Inklusif di Kantor Presiden, Provinsi DKI Jakarta, Selasa (28/1).
Indeks Literasi Keuangan saat ini telah meningkat dari 29,7 persen di 2016 menjadi 38,03 persen di 2019, namun menurut Presiden, angkanya masih rendah.
“Begitu pula dengan Indeks Inklusi Keuangan, juga meningkat dari 67,8 persen di 2016 menjadi 76,19 persen di 2019,” ujar Presiden Jokowi.
Jika dibandingkan inklusi keuangan di negara lain, di ASEAN saja, Presiden mencontohkan seperti Singapura telah mencapai 98 persen, Malaysia 85 persen, dan Thailand 82 persen.
Hal lain yang perlu dilakukan untuk meningkatkan inklusi keuangan, menurut Presiden, adalah layanan keuangan digital berbasis internet.
Ini, sambung Presiden, harus terus dikembangkan karena Indonesia merupakan negara kepulauan, sehingga memerlukan layanan keuangan digital yang berbasis internet.
“Hal ini juga didukung oleh tingkat penetrasi pengguna internet yang relatif tinggi, yaitu 64,8 persen atau kurang lebih sekarang ini 170 juta orang dari total populasi penduduk Indonesia,” ujar Presiden Jokowi.
Lebih lanjut, Kepala Negara menganalisis bahwa fintech (financial technology), digitalisasi keuangan dapat menjadi alternatif pembiayaan cepat dan mudah.
“Dan tercatat outstanding pinjaman kredit fintech mencapai Rp12,18 triliun atau meningkat 141 persen di November 2019,” tambahnya.
Turut hadir dalam ratas kali ini Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Polhukam Mahfud MD, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Marves Luhut B. Pandjaitan, Gubernur BI Perry Warjiyo, Seskab Pramono Anung, KSP Moeldoko, Mendagri Tito Karnavian, Menkeu Sri Mulyani, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menkominfo Jhonny G. Plate, Menkop UKM Teten Masduki, Menparenkraf Wishnutama.
Selain itu, hadir pula Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar, Menkumham Yasonna Laoly, Menkes Terawan Agus Putranto, Menteri PANRB Tjahjo Kumolo, Menteri PPPA I Gusti Ayu Bintang Darmanti, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Kepala BPS Suhariyanto, dan para eselon satu di lembaga kepresidenan. (FID/EN)
