Presiden Pimpin Rapat Penanganan Pengungsi Erupsi Gunung Ruang
Konferensi pers usai rapat rapat terkait penanganan pengungsi erupsi Gunung Ruang, di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, (03/05/2024). (Foto: Humas Setkab/Deva)
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyelenggarakan rapat kabinet terbatas terkait penanganan pengungsi erupsi Gunung Ruang di Kabupaten Sitaro, Provinsi Sulawesi Utara bersama dengan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju, di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (03/05/2024). Presiden meminta menteri dan pimpinan lembaga terkait untuk dapat segera mendata dan merelokasi penduduk yang terdampak ke lokasi yang lebih aman.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta setelah mengikuti rapat tersebut menyampaikan bahwa ada tiga lokasi yang menjadi pengungsian di Gunung Ruang tersebut.
“Sekarang ada di tiga lokasi yaitu jadi ada pengungsi, posisi pengungsi sekarang sebagian di Manado, sebagian di Kota Bitung dan sebagian di Minahasa,” ujar Muhadjir.
Menko PMK juga menyampaikan ada beberapa arahan Presiden yang harus dilakukan dengan segera dan sebaik-baiknya agar pengungsi tidak ada satupun yang terlantar.
“Yang pertama, supaya penangan pengungsi harus dilakukan sebaik-baiknya, tidak boleh ada satupun pengungsi yang terlantar,” ujar Menko PMK.
“Yang kedua supaya segera ada langkah-langkah cepat untik mengatasi supaya ada penyelesaian permanen dalam kaitan erupsi gunung ruang ini, yaitu beliau menyetujui seluruh penduduk yang ada di Pulau Ruang yang jumlahnya sekitar 301 KK (Kartu Keluarga) itu akan di relokasi,” sambungnya.
Relokasi pemukiman penduduk ini, lokasi yang dipilih yaitu di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Sulawesi Utara. Presiden memerintahkan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional ﴾BPN﴿ Agus Harimurti Yudhoyono dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar untuk menambahkan lahan pertanian dan perkebunan bagi masyarakat terdampak yang direlokasi tersebut.
“Untuk perumahan, pembangunan perumahan permanen di Bolaang Mongondow Selatan, Bapak Presiden sudah memerintahkan Pak Menteri PUPR untuk segera melakukan pembangunan yang sesuai dengan standar dari kebencanaan dan dananya akan diambilkan dari dana siap pakai BNPB,” ujar Menko PMK.
Pemindahan penduduk ini bukan hanya pemindahan sumber daya manusianya saja, tetapi juga sumber penghasilannya akan dibangun lapangan kerjanya.
“Jadi sesuai dengan laporan dari Pak Gubernur, lokasi yang sudah di pilih di Bolaang Mongondow itu tipologinya mirip dengan lingkungan gunung ruang, jadi disitu juga daerah nelayan tetapi tadi Bapak Presiden juga menginstruksikan supaya ada penambahan lahan untuk perkebunan dan pertanian tadi itu, ya,” tandas Menko PMK.
Kemudian, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyampaikan bahwa anggaran yang dipakai untuk relokasi pemukiman penduduk akan menggunakan dana siap pakai yang diberikan oleh APBN dan juga APBD sesuai dengan arahan Kepala Negara.
“Nah, karena itu tadi arahan Bapak Presiden agar dana siap pakai di BNPB itu disiapkan dan dapat digunakan. Sementara, dalam hubungannya dengan APBD kan teman-teman media memahami sejumlah transfer dari pemerintah pusat ke daerah, apakah itu dana alokasi umum, dana alokasi khusus, itu kita untuk daerah yang terdampak dapat diberikan sejumlah relaksasi supaya tidak terkendala,” ujar Wamenkeu.
Wamenkeu meminta agar Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Pemerintah Kabupaten berdiskusi terkait dana siap pakai yang akan digunakan untuk penanganan pengungsi erupsi Gunung Ruang. (KS/ST)
