Presiden Pimpin Rapat Terbatas Bahas Tindak Lanjut Peningkatan Investasi
Presiden Jokowi saat memimpin Rapat Terbatas lanjutan mengenai peningkatan investasi di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (31/1). (Foto: Humas/Jay)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin Rapat Terbatas (Ratas) lanjutan mengenai peningkatan investasi di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (31/1) siang.
Saat menyampaikan arahan, Presiden Jokowi menegaskan bahwa Ratas kali ini untuk menindaklanjuti pembahasan yang sudah dilakukan oleh Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla.
“Saya kira kita telah melakukan rapat mengenai peningkatan investasi. Dan hari ini adalah menindaklanjuti apa yang sudah kita sampaikan pada rapat 2 minggu yang lalu yang tentu saja sudah beberapa kali rapat dilakukan oleh Pak Wapres. Oleh sebab itu, saya persilakan Pak Wapres untuk menyampaikan,” tambah Kepala Negara akhiri pengantarnya.
Saat ratas yang diselenggarakan pada 5 Januari 2018, Presiden sampaikan bahwa loncatan pemeringkatan investasi sekarang sangat besar sekali. Ini loncatan yang sangat besar sekali, kata Presiden Jokowi dalam pengantarnya pada Rapat Terbatas Peningkatan Investasi dan Perdagangan, di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (5/1) siang.
Begitu juga dengan rating untuk investment grade, menurut Presiden saat itu, juga sudah diberikan Standard & Poors dan kemudian Fitch Rating terakhir juga memberikan peringkat triple B (BBB).
Untuk itu, ia meminta semua pihak terkait jangan sampai kehilangan momentum. Presiden ingin lebih fokus dan konsentrasi pada investasi. Kemudian yang kedua, ekspor atau perdagangan luar negeri, baik di bidang industri, ESDM, kesehatan, pendidikan, industri pertahanan, pertanian, serta kelautan dan perikanan.
Peserta ratas tindak lanjut masalah investai kali ini diantaranya Menko Perekonomian Darmin Masution, Menko PMK Puan Maharani, Menko Kemaritiman Luhut B Panjaitan, Mensesneg Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, KSP Moeldoko, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menristek Dikti M Nasir, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, Kapolri Tito Karnavian, Kepala BKPM Thomas Lembong, dan pejabat lainnya. (FID/SM/EN)
