Presiden Prabowo Apresiasi Penyelenggaraan Konferensi Internasional Infrastruktur Tahun 2025
Presiden Prabowo Subianto memberikan pidato kunci pada Konferensi Internasional Infrastruktur Tahun 2025 yang diselenggarakan di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, pada Kamis, 12 Juni 2025. (Foto: BPMI Setpres)
Presiden Prabowo Subianto memberikan pidato kunci pada Konferensi Internasional Infrastruktur Tahun 2025 yang diselenggarakan di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, pada Kamis, 12 Juni 2025. Forum bertajuk “Sustainable Infrastructure for the Future: Innovation and Collaboration” tersebut telah digelar sejak kemarin dengan jumlah peserta lebih dari 7.000 orang dari 33 negara.
Mengawali sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi kepada Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) atas penyelenggaraan konferensi yang berjalan dengan baik. “Terima kasih atas undangan ini, dan terima kasih atas penyelenggaraan dan pengaturan yang baik dan tertib,” ucap Presiden.
Selanjutnya, Presiden Prabowo kembali menekankan bahwa tantangan perkembangan dunia masih harus terus dihadapi. Meski demikian, Indonesia bertekad kuat untuk menghadapi tantangan tersebut dengan mempersatukan tekad dan kolaborasi yang kuat.
“Bekerja dengan semangat, bekerja dengan optimisme, bekerja dengan kehendak yang kuat,” lanjutnya.
Sementara itu, di tengah ketidakpastian global, Menko AHY mengatakan bahwa arah pembangunan infrastruktur Indonesia menjadi bukti kemampuan dalam merespons dengan solusi. Melalui forum ini, dunia menyaksikan arah baru pembangunan Indonesia dengan kepemimpinan dan visi besar Presiden Prabowo.
“Forum ini membuktikan bahwa di bawah kepemimpinan Bapak Presiden, Indonesia tidak hanya hadir sebagai negara besar di kawasan Asia Tenggara, tetapi juga sebagai aktor global yang disegani dalam isu pembangunan berkelanjutan,” kata AHY.
Turut hadir dalam acara ini yakni para duta besar negara sahabat, para menteri dan wakil menteri kabinet merah putih, para pimpinan lembaga negara, sejumlah kepala daerah di Indonesia, dan unsur swasta serta pendidikan. (BPMI Setpres)
