Presiden Prabowo Bahas Kebijakan Bersejarah: Indonesia Bisa Miliki Lahan di Mekkah
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani memberikan keterangannya kepada awak media di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Rabu, 30 Juli 2025. (Foto: BPMI Setpres)
Presiden Prabowo Subianto menerima laporan dari Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani, dalam pertemuan yang digelar bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 30 Juli 2025. Pertemuan tersebut salah satunya membahas perkembangan inisiatif strategis Indonesia terkait kepemilikan lahan di Mekkah, Arab Saudi—kebijakan bersejarah yang pertama kali berlaku dalam aturan negara tersebut.
Rosan menyampaikan kepada Presiden Prabowo bahwa laporan ini bersifat pembaruan dari hasil pertemuan Presiden Prabowo dengan Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman (MBS). “Sebenarnya lebih updating saja ke Bapak Presiden mengenai beberapa inisiatif yang kita lakukan, termasuk yang saya laporkan adalah proses untuk pembelian tanah di Mekkah. Karena itu akan melalui proses yang sudah dimulai oleh Royal Commission of Mekkah,” ujar Rosan kepada awak media usai pertemuan.
Menurut Rosan, kebijakan ini memungkinkan pihak asing memiliki lahan dengan status hak milik (freehold) di Mekkah. “Undang-undang dari Arab Saudi ini diubah untuk kepemilikan, boleh dimiliki oleh pihak asing di Mekkah. Jadi ini adalah tanahnya itu freehold, hak milik. Untuk pertama kali ini diubah,” jelasnya.
Ia menambahkan, aturan baru ini akan berlaku efektif pada Januari 2026. Dalam laporannya, Rosan turut menyebutkan ada delapan plot tanah yang telah ditawarkan, dengan jarak bervariasi dari Masjidil Haram.
“Ada yang jaraknya dari 1 kilo, ada yang 2 kilo, ada yang nempel. Nah kita akan mengikuti prosesnya,” ungkapnya.
Selain itu, pemerintah Arab Saudi juga meminta Indonesia menyiapkan pengajuan desain dan infrastruktur pada Oktober mendatang. Rosan juga menegaskan bahwa kesepakatan ini tidak disertai persyaratan khusus atau barter kebijakan.
“Ini karena memang waktu itu permintaan langsung dari Bapak Presiden ke Crown Prince MBS dan disetujui, sehingga proses ini sudah berjalan dan ini menjadi satu bukti nyata juga bahwa apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden, insyaallah bisa terlaksana,” tegasnya.
Rosan menyebutkan bahwa Danantara akan memimpin proyek ini. Sedangkan, terkait harga dan luas, Rosan menyampaikan bahwa setiap plot memiliki karakteristik berbeda.
“Tiap daerah beda-beda, kisarannya itu juga berbeda-beda, ini kan luasnya ada yang dari 25 hektare sampai di atas 80 hektare. Kalau makin besar mungkin agak jaraknya tidak sedekat yang misalnya hanya 15 hektare,” jelasnya.
Ia juga memastikan pembebasan dan relokasi lahan yang masih ditempati penduduk akan menjadi tanggung jawab pemerintah Arab Saudi. Rosan pun menutup keterangannya dengan harapan besar agar proyek ini berjalan lancar.
“Ini adalah proyek yang sangat mulia, yang diinisiasi oleh Bapak Presiden dan insyaallah proses ini akan bisa berjalan dengan baik. Mohon doa restunya karena ini adalah suatu hal yang menurut kami sangat luar biasa dan memberikan benar-benar asas manfaat yang besar kepada haji, umroh kita ke depan,” ujarnya. (BPMI Setpres)
