Presiden Prabowo Pastikan Penanganan Bencana Berjalan, Pemulihan Masyarakat Terus Dipercepat
Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih dan kepala badan terkait di Istana Merdeka, Jakarta, melalui konferensi video, Senin, 7 September 2026. (Foto: BPMI Setpres)
Bagi masyarakat yang terdampak bencana, pemulihan bukan sekadar membangun kembali rumah dan fasilitas yang rusak. Lebih dari itu, pemulihan berarti memastikan listrik kembali menyala, komunikasi tersambung, air bersih tersedia, anak-anak dapat kembali bersekolah, dan aktivitas sehari-hari perlahan kembali berjalan.
Hal tersebut menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih dan kepala badan terkait di Istana Merdeka, Jakarta, melalui konferensi video pada Senin, 7 September 2026.
Dalam rapat yang berlangsung siang hingga sore hari tersebut, Presiden memonitor perkembangan penanganan bencana di sejumlah wilayah sekaligus memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat terus dipenuhi.
“Kita menghadapi berbagai keadaan karena bencana gempa di Flores kemudian sekarang aktivitas Gunung Anak Krakatau dan juga kebakaran hutan dan asap yang masih menjadi masalah bagi kita semua,” ujar Presiden.
Di Flores, pemerintah memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak gempa terus ditangani. Sejumlah layanan publik seperti listrik, komunikasi, BBM, air bersih, transportasi, kesehatan, dan pendidikan secara umum telah kembali fungsional.
Presiden juga mendorong percepatan pemulihan Flores melalui pengaktifan kembali kegiatan belajar mengajar, penyusunan peta jalan pemulihan ekonomi, serta pembangunan hunian sementara bagi masyarakat yang rumahnya terdampak.
Untuk memperkuat penanganan di daerah, pemerintah menyalurkan Rp200 miliar kepada Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Timur (NTT). Verifikasi kerusakan rumah juga terus dilakukan sebagai dasar pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.
Di tengah upaya pemulihan Flores, pemerintah juga merespons erupsi Gunung Anak Krakatau yang berdampak pada aktivitas penerbangan. Sebanyak delapan bandara terdampak akibat sebaran abu vulkanik yang mengganggu penerbangan.
Pemerintah terus melakukan berbagai langkah untuk memastikan dampak erupsi dapat ditangani, termasuk melalui operasi modifikasi cuaca untuk membantu meluruhkan abu vulkanik.
Pada saat yang sama, pemerintah terus memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan melalui operasi darat dan udara. Sebanyak 19 pesawat dikerahkan untuk operasi modifikasi cuaca dan patroli, serta 36 pesawat untuk water bombing.
Penegakan hukum juga terus berjalan. Berdasarkan laporan Kapolri kepada Presiden, sebanyak 200 laporan polisi sedang diproses dan 138 tersangka telah diamankan. Selain itu, sejumlah korporasi juga tengah menjalani proses hukum dan pendalaman.
Presiden menegaskan agar setiap dugaan pembakaran hutan yang disengaja ditindak secara tegas, terutama apabila terdapat keterlibatan korporasi.
“Saya tertarik juga itu yang habis kebakaran langsung jadi lahan perkebunan dalam waktu yang sangat singkat. Jadi ini benar-benar kesengajaan dan apakah ini korporasi. Tolong diselidiki terus,” tegas Presiden.
Bagi Presiden Prabowo, penanganan bencana tidak berhenti ketika situasi darurat berakhir. Setiap kejadian harus menjadi bahan evaluasi untuk membangun sistem yang lebih siap menghadapi kemungkinan bencana berikutnya.
Indonesia, menurut Presiden, berada di wilayah ring of fire dan menghadapi berbagai potensi bencana. Karena itu, kesiapsiagaan harus dibangun jauh sebelum bencana terjadi.
“Ini membawa kita untuk kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat,” ujar Presiden.
Karena itu, pemerintah juga menyusun master plan mitigasi bencana yang lebih menyeluruh dan masif, termasuk memperkuat ketersediaan helikopter, pompa air, pemadam kebakaran, ekskavator, pesawat modifikasi cuaca, dan drone.
Presiden menekankan prinsip kesiapsiagaan dengan memastikan kapasitas penanganan bencana tersedia sebelum keadaan darurat terjadi.
“Kita gunakan prinsip, lebih baik lebih daripada kurang. Jadi kita persiapan mengatasi dan mitigasi itu jangan menunggu kejadian. Jauh sebelumnya kita siapkan,” lanjutnya.
Dengan kesiapsiagaan yang lebih kuat, negara diharapkan tidak hanya mampu merespons ketika bencana terjadi, tetapi juga semakin siap untuk melindungi masyarakat.
Pemerintah akan terus bekerja hingga wilayah terdampak pulih dan memastikan setiap pengalaman penanganan bencana menjadi pijakan untuk membangun Indonesia yang lebih tangguh. (AIT/GYD)
