Presiden: RAPBN 2025 Fokus Dorong Kemajuan Ekonomi dan Sosial untuk Buka Lapangan Kerja yang Lebih Banyak
Presiden Jokowi Menyampaikan Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun Anggaran 2025 beserta Nota Keuangannya pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2024-2025 yang digelar di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat (16/08/2024). (YouTube BPMI Setpres)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan bahwa, untuk masa yang akan datang akan fokus pada penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendorong kemajuan ekonomi dan sosial Indonesia untuk membuka lebih banyak lapangan kerja. Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Pidatonya pada Penyampaian RUU APBN 2025 dan Nota Keuangan di Gedung Nusantara I Kompleks Perkantoran MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat (16/08/2024).
“Peran APBN harus kita manfaatkan untuk memperkokoh lompatan kemajuan sehingga Indonesia bisa keluar dari middle-income trap, yaitu dengan memanfaatkan bonus demografi, melanjutkan transformasi ekonomi, meningkatkan daya tarik investasi dan membuka lebih banyak lapangan kerja,” ujarnya.
Pada penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, Presiden mengharapkan RAPBN 2025 dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, menjaga stabilitas harga, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Inflasi akan dijaga pada kisaran 2,5 persen. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan sebesar 5,2 persen. Karena kondisi ekonomi global yang masih relatif stagnan, pertumbuhan ekonomi kita akan lebih bertumpu pada permintaan domestik. Sehingga daya beli masyarakat akan dijaga ketat, dengan pengendalian inflasi, penciptaan lapangan kerja, serta dukungan program bansos dan subsidi,” ujar Presiden.
Kepala Negara mengatakan strategi pemerintah untuk meningkatkan produk dalam negeri bernilai tambah tinggi yang berorientasi ekspor, serta menjaga keberlanjutan fiskal untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan memperkuat posisi Indonesia di pasar global.
“Pemerintah akan terus mengupayakan peningkatan produk-produk yang bernilai tambah tinggi yang berorientasi ekspor, yang didukung oleh insentif fiskal yang kompetitif dengan tetap menjaga keberlanjutan fiskal. Bauran antara fiskal, moneter, dan sektor keuangan akan dijaga untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas sistem keuangan kita,” ujarnya.
Selain itu, Presiden menyampaikan bahwa nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS diperkirakan akan berada di sekitar Rp16.100 pada kuartal mendatang, seiring dengan dinamika global yang mempengaruhi pasar mata uang. Sementara itu, suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) untuk tenor 10 tahun saat ini berada di level 7,1 persen, mencerminkan kebijakan moneter yang adaptif di tengah ketidakpastian ekonomi global.
“Nilai tukar Rupiah diperkirakan akan berada di sekitar Rp16.100 per Dolar AS, suku bunga SBN 10 tahun berada di 7,1 persen,” jelasnya.
Kepala Negara mengatakan pemerintah Indonesia akan berkomitmen untuk tetap responsif terhadap perubahan dalam kondisi moneter dunia. Termasuk penyesuaian kebijakan fiskal dan moneter guna menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah gejolak pasar global.
“Pemerintah akan selalu responsif terhadap dinamika moneter dunia. Harga minyak mentah Indonesia (ICP) diperkirakan berada pada 82 Dolar AS per barel. Lifting minyak diperkirakan mencapai 600 ribu barel per hari dan gas bumi mencapai 1,005 juta barel setara minyak per hari,” tandasnya. (KS/ABD)