Presiden Resmikan Digitalisasi Layanan Perizinan Event untuk Penyederhanaan Proses Perizinan
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Peluncuran Digitalisasi Layanan Perizinan Penyelenggaraan Event, di The Tribrata Kebayoran Baru Jakarta, Senin (24/06/2024) pagi. (Foto: BPMI Setpres)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Peluncuran Digitalisasi Layanan Perizinan Penyelenggaraan Event, di The Tribrata Kebayoran Baru Jakarta, Senin (24/06/2024) pagi. Dalam sambutannya, Presiden menekankan perlunya penyederhanaan proses perizinan untuk mendukung penyelenggaraan event besar di Indonesia.
Presiden menyebutkan, Travel and Tourism Development Index (TTDI) Indonesia naik dari peringkat 32 menjadi peringkat ke 22. Meski demikian, Indonesia masih tertinggal dari negara-negara ASEAN lainnya seperti Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Untuk itu, imbuhnya, objek pariwisata Indonesia masih sangat bagus dan potensi besar dapat diraih dengan mendatangkan wisatawan mancanegara dalam jumlah besar melalui penyelenggaraan event-event internasional seperti konser musik, summit meeting, dan event olahraga.
Presiden juga menggarisbawahi perlunya penyederhanaan proses perizinan untuk menarik lebih banyak event internasional ke Indonesia. Ia menyontohkan konser Taylor Swift pada bulan Maret yang lalu yang diselenggarakan enam hari di Singapura dan menjadi satu-satunya negara ASEAN penyelenggara. Banyak warga Indonesia yang pergi ke Singapura untuk menyaksikan konser tersebut.
Presiden menegaskan bahwa fenomena ini menyebabkan aliran uang keluar dari Indonesia menuju Singapura. “Itu ada yang namanya capital outflow. Aliran uang dari Indonesia menuju ke Singapura, kita kehilangan. Kehilangan uang bukan hanya untuk beli tiket, tapi kehilangan uang, Indonesia, untuk bayar hotel, untuk makan, untuk transport dan lain-lainnya,” ungkap Presiden. Begitu juga dengan konser Coldplay yang diselenggarakan selama enam hari di Singapura, sementara Indonesia hanya satu hari.
“Kenapa? Saya tanya ke penyelenggara. Karena memang urusan perizinan kita ruwet. Padahal yang saya dengar, yang saya dengar, kualitas suara sound system waktu Coldplay itu di GBK dengan yang di sana, itu bagus yang di sini. Ini yang harus kita tepuktangani. Tapi hanya dapat sehari. Inilah yang harus kita selesaikan,” tegasnya.
Lebih lanjut, kepala negara menyebutkan jumlah event di Indonesia menunjukkan potensi yang besar, dengan sekitar 4.000 event sebelum pandemi dan sekitar 3.700 event saat ini. Namun, penyelenggara sering kali menghadapi kesulitan dalam mendapatkan izin.
Untuk itu, Presiden menekankan perlunya penyederhanaan proses perizinan untuk mendukung penyelenggaraan event besar di Indonesia dan mengurangi birokrasi yang menghambat. Dengan demikian, Indonesia dapat memanfaatkan potensi ekonominya secara maksimal dan menarik lebih banyak event internasional.
“Jadi sekali lagi, ini sudah saya kejar-kejar lama. Saya sangat mengapresiasi, sangat menghargai, sekarang sudah ada OSS [Online Single Submission] untuk penyelenggaraan event. Tapi juga akan saya ikuti terus, akan saya cek terus.”
Presiden mengharapkan peluncuran sistem digitalisasi ini tidak hanya menjadi sebuah website layanan tetapi juga memberikan kemudahan, kepastian, serta memotong birokrasi yang selama ini menjadi kendala. Selain itu, dengan terdigitalisasi proses perizinan ini, dapat diperoleh kepasian bahwa semua prosedur perizinan bisa dilakukan dengan lebih mudah dan jauh hari sebelumnya.
“Harapan saya sekali lagi bukan hanya website layanan saja, tapi betul-betul memberikan kemudahan pengurusan, betul-betul memberikan kepastian jauh-jauh hari sebelumnya, betul-betul memotong birokrasi kita. Dan, sehingga munculnya adalah sebuah cost yang lebih murah dan lebih terbuka/transparan,” pungkasnya.
Hadir mendampingi Presiden, diantaranya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Menteri Pemuda dan Olahraga(Menpora) Dito Ariotedjo, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Pj. Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono. (FID/ABD)
