Presiden: Semakin Banyak Arus Modal Masuk, Pertumbuhan Ekonomi Makin Meningkat

Oleh Humas
Dipublikasikan pada 20 Februari 2020
Kategori: Berita
Dibaca: 524 Kali

Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada Peresmian Pembukaan Rakornas Investasi Tahun 2020 di Grand Ballroom The Ritz Carlton Jakarta Pacific Place, Sudirman, Provinsi DKI Jakarta, Kamis (20/2). (Foto: Humas/Jay)

Semua negara sekarang ini berebut arus modal masuk atau investasi agar ada capital inflow, dari negara lain ke negaranya. Begitu juga Indonesia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa Pemerintah ingin ada arus modal masuk karena secara teori dengan makin banyak yang masuk maka peredaran uang juga akan makin naik sehingga akan memberikan dampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi.

”Begitu juga dengan provinsi, begitu juga dengan kabupaten, begitu juga dengan kota, sama. Semakin banyak arus modal masuk akan semakin banyak perputaran uang di provinsi itu, akan banyak perputaran uang di kabupaten itu, akan semakin banyak perputaran di kota-kota yang kita miliki,” ujar Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada Peresmian Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi Tahun 2020 di Grand Ballroom The Ritz Carlton Jakarta Pacific Place, Sudirman, Provinsi DKI Jakarta, Kamis (20/2).

Dengan makin banyaknya perputaran uang karena arus modal atau investasi yang juga masuk, menurut Presiden, pertumbuhan ekonomi akan meningkat, sehingga semua negara sekarang berebutan agar arus modal masuk ke negara-negara masing-masing.

”Di negara kita sekarang ini PDB ekonomi kita APBN itu hanya mempengaruhi 16%. Kecil sekali APBN ini mempengaruhi PDB ekonomi, mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, hanya 16%. Kalau ditambah APBD, APBD plus APBN itu hanya berpengaruh 23% terhadap ekonomi kita,” tutur Presiden.

Artinya, sambung Presiden, 77% itu yang menggerakkan adalah dunia usaha dan swasta. ”Betapa peran penting dunia usaha dan swasta ini dalam membuka lapangan kerja. Terhadap pengaruhnya juga juga terhadap PDB ekonomi kita,” tambahnya.

Kalau menurut GDP, lanjut Presiden, nominal Indonesia sudah di ranking ke-15 dari seluruh negara di dunia. ”Oleh sebab itu kita masuk di dalam negara-negara G20. Kalau dihitung dari GDP ini, PPP-Purchasing Power Parity, kita sudah berada di ranking 7 dunia,” ujarnya.

Untuk itu, Presiden menyampaikan bahwa banyak yang sudah mengkalkulasi bahwa Indonesia nanti akan menjadi 4 besar negara terkuat ekonominya di tahun 2045, baik dari Bank Dunia, IMF, McKinsey maupun Bappenas.

”Kalau kita bisa mempertahankan ekonomi kita seperti sekarang ini terus-menerus, apalagi kita bisa menaikkan pertumbuhan ekonomi di angka 6 atau di angka 7, itu akan mempercepat. Tidak nunggu di 2045, tetapi mungkin bisa di 2040,” urai Presiden.

Perputaran Uang di Daerah

Pada kesempatan itu, Presiden mengingatkan kepada gubernur, bupati, wali kota bahwa memungut pajak itu sangat sulit sekali pemerintah pusat, kemudian ditransfer ke daerah, baik dalam bentuk DAU maupun DAK maupun yang lain-lainnya.

”Tetapi ini perlu saya peringatkan di November dan Oktober, November-Oktober 2019 yang lalu uang yang berada di bank-bank daerah dimana APBD itu disimpan masih pada angka 220 triliun, sehingga tidak mempengaruhi ekonomi daerah,” tandas Presiden seraya menyampaikan bahwa masih ada anggaran yang tersimpan sebesar 110 triliun pada bulan Desember di daerah.

Kalau anggaran tersebut bisa dihabiskan atau beredar di masyarakat, menurut Presiden, akan mempengaruhi pertumbuhan, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat yang ada di daerah itu.

”Ini yang juga bupati, wali kota, gubernur harus sadar mengenai ini. Jangan sampai dinas keuangannya menyimpan uang di bank sebanyak ini, jangan ulangi lagi di tahun 2020. Berhitung, ditransfer dari Ibu Menteri Keuangan tapi tidak digunakan, 110 triliun,” tegasnya.

Uang yang beredar di masyarakat, lanjut Presiden, ini akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di daerah, kabupaten, kota, provinsi maupun di Indonesia.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Seskab Pramono Anung, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Menkeu Sri Mulyani, Mendagri Tito Karnavian, dan Kapolri Idham Aziz. (FID/EN)

Berita Terbaru