Presiden: Tantangan Ekonomi Saat Ini Tidak Mudah, Jangan Bekerja Rutinitas
Presiden Jokowi saat memberi arahan pada Rapat Kerja Kementerian Perdagangan Tahun 2020, Rabu (4/3), di Istana Negara, Provinsi DKI Jakarta. (Foto: Humas/Ibrahim).
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa tantangan ekonomi yang dihadapi saat ini betul-betul sangat tidak mudah karena masalah yang dihadapi bukan hanya urusan perang dagang, tetapi yang terbaru juga Virus Korona (Covid-9) untuk itu jangan bekerja hanya sesuai rutinitas.
”Perang dagang belum bisa diselesaikan, sekarang muncul Virus Korona (COVID-19) yang itu menambah sulitnya ekonomi dunia, sulitnya politik global yang menjadikan tidak menentu,” ujar Presiden Jokowi saat memberi arahan pada Rapat Kerja Kementerian Perdagangan Tahun 2020, Rabu (4/3), di Istana Negara, Provinsi DKI Jakarta.
Dampaknya, menurut Presiden, akan dirasakan betul, baik itu dari sisi penurunan aktivitas ekonomi, melambatnya kinerja di berbagai sektor seperti pariwisata, perdagangan, dan investasi.
”Kita harapkan ini bisa meskipun ada tekanan yang sangat berat seperti ini, kita harus bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada, tetap fokus bekerja menjaga optimisme, memanfaatkan peluang dan mencari jalan keluar dari setiap titik-titik yang menjadikan kesulitan-kesulitan kita,” imbuh Presiden.
Untuk itu, Presiden meminta menekankan kembali jangan bekerja rutinitas karena saat ini keadaannya tidak normal dan para pelaku usaha seperti Ketua KADIN pasti mengerti kesulitannya.
”Sekali lagi jangan bekerja normal dan rutinitas. Carikan terobosan-terobosan yang sederhana, simpel, tetapi bisa menjadikan kelancaran aktivitas, baik aktivitas ekonomi secara makro, ekspor, maupun impor,” ujarnya.
Sebagaimana diketahui, lanjut Presiden, kerusakan disrupsi ini sudah mengenai semua seperti supply, demand, dan produksi sehingga diperlukan kehati-hatian jangan menganggap hal yang biasa.
”Sekarang pertama urusan impor, tolong ini betul-betul dilihat yang berhubungan dengan kebijakan-kebijakan policy-policy impor. Jangan lagi ada yang menghambat di situ, karena nanti menyangkut apa bahan baku industri, hati-hati ini,” Presiden mengingatkan.
Kepala Negara menegaskan bahwa saat ini industri yang ada di Tiongkok sudah berhenti, padahal supply bahan baku yang banyak dari sana. Ia menambahkan sudah di sana bahan baku sulit, kemudian untuk masuk ke sini dipersulit sehingga perlu hati-hati policy kebijakan yang berkaitan dengan ini.
”Saya berikan contoh bahan baku industri garam. Bahan baku industri ini, garam, gula untuk makanan dan minuman. Jangan sampai ada industri yang mengeluh urusan ini, ini contoh saja banyak produk yang lain yang tidak bisa saya sebut satu per satu,” imbuhnya.
Semua ini, menurut Presiden, persoalan mudah, tetapi yang menjadi sulit karena bekerja secara rutinitas, tidak merespons dan tidak memiliki feeling bahwa sekarang ini keadaan sulit.
”Sudah supply-nya sulit, masuk di sini malah dipersulit. Yang saya lihat pertumbuhan yang namanya makanan dan minuman (mamin) itu naik, mestinya kapasitas ini naik dong. Kapasitas supply bahan bakunya. Hitung-hitungannya setiap tahun kita punya toh. Berapa sih kebutuhan garam industri, berapa sih kebutuhan gula industri, ada semuanya,” kata Presiden ke-7 RI.
Pada kesempatan itu, Presiden mengingatkan kembali untuk hati-hati mengenai ini, jangan sampai dalam situasi demand, supply, dan produksi yang terdisrupsi, malah enggak merespons serta masih menganggap biasa-biasa saja.
”Yang saya sering marah pada Menteri maupun Dirjen gara-gara hal-hal seperti ini. Tidak hanya di Kementerian Perdagangan, karena ini urusannya juga hanya bukan urusan Menteri Perdagangan,” urai Presiden.
Mengurus dokumen-dokumen saja, menurut Presiden, sulit, misalnya industri hortikultura urusan anggur, mengurus dokumen saja sangat sulit sekali, juga komoditas-komoditas yang lain, perlu rekomendasi dari sini, rekomendasi dari sini. ”Ini sudah harus hilang sekarang ini sudah, dalam situasi kayak gini,” tambahnya.
Turut hadir mendampingi Presiden Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Seskab Pramono Anung, Mendag Agus Suparmanto, dan Menteri KUKM Teten Masduki. (TGH/EN)
