Presiden Targetkan Capaian Positif di Sektor Ekonomi pada Tahun 2025
Presiden Jokowi Bersama Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Puan Maharani dan Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) AA Lanyalla Mahmud Mattalitti, usai Menyampaikan Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun Anggaran 2025 beserta Nota Keuangannya pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2024-2025 yang digelar di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat (16/08/2024). (YouTube BPMI Setpres)
Pemerintah optimistis perekonomian Indonesia terus tumbuh positif dengan mengoptimalkan penerimaan negara dari berbagai sektor. Hal tersebut diungkapkan Presiden dalam Pidatonya dalam rangka Penyampaian Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Nota Keuangannya, di Gedung Nusantara I Kompleks Perkantoran MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat (16/08/2024) siang.
“Pendapatan negara pada tahun 2025 dirancang sebesar Rp2.996,9 triliun, yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp2.490,9 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp505,4 triliun dengan tetap menjaga iklim investasi dan kelestarian lingkungan serta keterjangkauan layanan publik,” ungkap Presiden.
Ia berkomitmen akan melanjutkan reformasi perpajakan melalui perluasan basis pajak dan peningkatan kepatuhan wajib pajak, perbaikan tata kelola dan administrasi perpajakan, serta pemberian insentif perpajakan yang terarah dan terukur. Seiring dengan hal tersebut, pemerintah juga akan melakukan upaya peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
“Upaya peningkatan PNBP terus dilakukan melalui penggunaan teknologi untuk perencanaan dan pelaporan, penguatan tata kelola dan pengawasan, optimalisasi pengelolaan aset negara dan sumber daya alam, serta mendorong inovasi layanan,” ujarnya.
Sementara itu, defisit anggaran tahun 2025 direncanakan sebesar 2,53 persen terhadap PDB atau sebesar Rp616,2 triliun. Ia menyebutkan, defisit tersebut akan dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman dan dikelola secara hati-hati. Pemerintah juga terus mendorong peningkatan efektivitas pembiayaan investasi melalui berbagai kebijakan.
“Pemerintah terus meningkatkan efektivitas pembiayaan investasi, mendorong kebijakan pembiayaan skema KPBU, termasuk penguatan Lembaga Pengelola Investasi (LPI), dan Special Mission Vehicle (SMV), serta peningkatan akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, UMKM, dan Usaha Ultra Mikro,” jelas Presiden.
Presiden berharap tingkat pengangguran terbuka tahun 2025 dapat ditekan menjadi 4,5–5 persen, angka kemiskinan dapat diturunkan dalam rentang 7–8 persen, rasio gini dapat diturunkan pada kisaran 0,379–0,382, Indeks Modal Manusia (IMM) ditekan pada level 0,56, Nilai Tukar Petani (NTP) ditingkatkan di kisaran 115–120, dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) dijaga di kisaran 105–108. Berdasarkan penjelasan tersebut, ia juga berharap RAPBN tahun 2045 menjadi sarana untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
“Besar harapan kami, pembahasan RAPBN tahun 2025 dapat dilakukan secara konstruktif demi mewujudkan Indonesia yang maju, adil dan makmur sesuai visi Indonesia Emas 2045,” pungkasnya. (TGH/ABD)