Presiden: Tujuan Tol Laut untuk Kurangi Disparitas Harga dan Pangkas Biaya Logistik
Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada Ratas mengenai Akselerasi Program Tol Laut, Kamis (5/3), di Kantor Presiden, Provinsi DKI Jakarta. (Foto: Humas/Rahmat)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan bahwa tujuan adanya tol laut adalah mengurangi disparitas harga, baik antarwilayah, antarpulau, antardaerah, serta memangkas biaya logistik yang mahal.
”Namun saya terima informasi dari lapangan bahwa biaya pengiriman logistik antar daerah masih mahal,” tutur Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada Rapat Terbatas (ratas) mengenai Akselerasi Program Tol Laut, Kamis (5/3), di Kantor Presiden, Provinsi DKI Jakarta.
Kepala Negara memberikan contoh seperti biaya pengiriman dari Jakarta ke Padang, dari Jakarta ke Medan, Jakarta ke Banjarmasin, Jakarta ke Makassar jauh lebih mahal dibandingkan biaya pengiriman dari Jakarta ke Singapura, Jakarta ke Hong Kong, Jakarta ke Bangkok, dan Jakarta ke Shanghai.
”Begitu pula biaya pengiriman dari Surabaya ke Makassar jauh lebih tinggi dibandingkan dari Surabaya ke Singapura. Inilah yang harus dibenahi bersama sehingga tujuan awal dari tol laut untuk menekan disparitas harga antar wilayah akan bisa kita capai,” imbuh Presiden Jokowi.
Karena itu ada 2 hal yang menjadi fokus bersama, lanjut Presiden, yang pertama mengontrol dan membuat tol laut semakin efisien.
”Biaya logistik antar daerah antar wilayah antarprovinsi harus bisa diturunkan. Saya minta masalah ini dilihat secara detail dan komprehensif apakah masalahnya di pelabuhan, misalnya urusan dengan dwelling time atau ada praktik monopoli di dalam transportasi dan distribusi barang sehingga biaya logistik tidak efisien,” ujarnya.
Selain itu, Kepala Negara juga mendapatkan laporan biaya yang sulit turun karena tidak seimbangnya, ini memang betul terutama dari wilayah timur, jumlah muatan barang yang diangkut dari barat ke timur penuh, tapi begitu dari timur kembali ke barat itu muatannya jauh berkurang.
Turut hadir dalam ratas kali ini Menko Polhukam Mahfud MD, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Marves Luhut B Pandjaitan, Menko PMK Muhadjir Effendy, Seskab Pramono Anung, Mensesneg Pratikno, Menkeu Sri Mulyani, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menperin Agus Gumiwang, Mendag Agus Suparmanto, Mendagri Tito Karnavian, Menteri ESDM Arifin Tasrif, Menkominfo Jhonny G. Plate, Menteri Desa dan PDTT Abdul Halim Iskandar, Menteri KUKM Teten Masduki, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, serta pejabat eselon satu di lingkungan lembaga kepresidenan. (MAY/EN)
