Prioritaskan Swasta, Presiden Jokowi: Pembiayaan Program Prioritas Tidak Harus Dari APBN

Oleh Humas
Dipublikasikan pada 16 September 2016
Kategori: Berita
Dibaca: 32.953 Kali
Kepala Staf Presiden Teten Masduki, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menkeu Sri Mulyani, Menaker Hanif Dakhiri, saat menghadiri rapat terbatas, di kantor kepersidenan, Jakarta, Jumat (16/9) sore. (Foto: Rahmat/Humas)

Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menkeu Sri Mulyani, Menaker Hanif Dhakiri, saat menghadiri Rapat Terbatas, di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (16/9) sore. (Foto: Humas/Rahmat)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan bahwa pembiayaan program-program prioritas tidak harus diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Untuk itu, Presiden menekankan jajaran pemerintahan harus mampu memperbaiki iklim usaha dan mengundang investasi sehingga momentum pertumbuhan ekonomi harus dijaga.

“Pemberian prioritas pertama kepada swasta. Ini perlu saya ulang-ulang juga, di mana inisiatif swasta yang sudah ada tidak boleh kita matikan. Jika swasta tidak bisa sepenuhnya masuk, bisa ditawarkan mengenai opsi berikutnya,” kata Presiden Jokowi dalam pengantarnya pada Rapat Terbatas yang membahas masalah Perkembangan APBNP Tahun 2016 dan RAPBN Tahun 2017, di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (16/9) sore.

Opsi berikutnya itu, sebut Presiden, yaitu, misalnya Skema PPP (Public Private Partnership). Jika tidak ada yang mau ambil, lanjut Presiden, maka diberikan penugasan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Baru terakhir pemerintah mengambil alih dengan pembiayaan dari anggaran APBN atau APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).

“Saya kira step-step seperti ini terus akan kita lakukan,” tegas Presiden Jokowi.

Untuk itu, Presiden Jokowi menegaskan diperlukan dukungan iklim investasi berupa deregulasi yang menjamin kepastian usaha, perizinan, dan insentif. “Deregulasinya agar terus kita lakukan, Pak Menko, tidak berhenti,” tutur Presiden Jokowi kepada Menko Perekonomian Darmin Nasution.

Presiden mengaku melihat,  sudah ada yang dipotong, ada muncul lagi aturan-aturan di bawah menteri yang menurutnya sangat mengganggu. “Nanti akan saya tunjukan, masih banyak. Dipotong di sini, muncul di aturan-aturan yang lainnya. Enggak ada artinya kalau kita terus-terusan seperti ini,” tegas Presiden seraya menambahkan, nanti ia akan  tunjukan pada suatu saat, pada rapat yang lebih khusus.

Presiden meminta kepada Menko Perekonomian untuk terus mengawal implementasi dari Paket Kebijakan kita I-XIII, agar betul-betul secara konkret bisa dilaksanakan di lapangan.

Sementara khusus untuk menekan biaya dan angka dwelling time, Presiden Jokowi meminta Kementerian Perhubungan, Kementerian Perdagangan, dan kementerian-kementerian yang terkait untuk melakukan perombakan besar-besaran, reformasi besar-besaran di pelabuhan-pelabuhan, karena angkanya, dwelling time-nya masih tinggi.

Menurut Presiden Jokowi, ia sudah mengirim tim khusus dari Polri. Tapi Presiden berharap nanti juga dari kementerian-kementerian yang terkait dengan ini masuk, sistemnya masuk. Polri masuk, selesai, sistem masuk.

“Saya kira semua nanti akan seperti itu. Sehingga inefisiensi di semua lini bisa kita kurangi besar-besaran, bisa kita hilangkan. Saya, target kita itu, enggak ada yang lain,” pungkasnya.

Rapat Terbatas dihadiri oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukito, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menkominfo Rudiantara, Jaksa Agung Prasetyo, dan Kepala BKPM Thomas Lembong. (FID/DND/ES)

 

Berita Terbaru